Pemerintah Diminta Sosialisasikan Keberadaan Penghayat

Rhobi Shani    •    Jumat, 10 Nov 2017 12:46 WIB
penghayat kepercayaan
Pemerintah Diminta Sosialisasikan Keberadaan Penghayat
Suasana sidang pengujian Undang Undang Administrasi Kependudukan di Mahkamah Konstitusi Jakarta terkait keberadaan penghayat kepercayaan, 23 Januari 2017, Ant - Widodo S Jusuf

Jepara: Enam kelompok penghayat kepercayaan bermukim di Jepara, Jawa Tengah. Mereka hidup berdampingan dengan pemeluk agama. Mereka menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Baca: Penghayat Kepercayaan tak Boleh Lagi Didiskriminasi 

Subianto, warga penghayat kepercayaan, menilai putusan MK itu sebagai wujud keadilan dalam masyarakat. Namun, ujarnya, pemerintah perlu memberikan pemahaman pada masyarakat tentang keberadaan penghayat.

"Sosialisasi diperlukan agar masyarakat tahu, penghayat itu sah secara hukum. Masyarakat pun tak kaget ketika ada kegiatan atau spiritual penghayat atau aliran kepercayaan," ujar Subianto di Jepara, Jumat 10 November 2017.

Subianto mengungkap masih ada warga yang menganggap penghayat melakukan tindakan menyimpang dari agama. Ketika seorang penghayat meninggal, jenazah tidak diizinkan dikebumikan di pemakaman umum.

Sementara itu menurut Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Agus Tri Harjono, ada enam kelompok penghayat di kabupaten tersebut. Yaitu Ilmu Sejati, Mustika, Kapribaden, Sapto Darma, Pramono Sejati, dan Subut. Tiap kelompok memiliki jumlah anggota yang beragam.
 
“Tapi rata-rata anggotanya mulai usia muda sampai orang tua. Kalau untuk anak-anak saya melihatnya masih sebatas mengikuti orangtua,” ujar Agus.
 
Agus bilang, sampai saat ini sebagian besar penghayat masih mencantumkan agama tertentu di dalam Kartu Tanda Penduduk. Usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkait Undang-undang Administrasi Kependudukan, Agus tak dapat menyampaikan apakah semua penghayat akan mengubah data kependudukan atau tak.
 
“Tapi dari beberapa kali kegiatan sosialisasi sebelumnya, kelihatannya ada yang berkinginan mengubah (data kependudukan),” ungkap Agus.
 
Berkait putusan MK, Agus menambahkan, pihaknya belum mensosialisasikan kepada penghayat. Pihaknya masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.

Lihat video:
 


(RRN)