Yogya Belum Siap Moratorium UN 2017

Patricia Vicka    •    Senin, 28 Nov 2016 17:28 WIB
ujian nasional
Yogya Belum Siap Moratorium UN 2017
Foto ilustrasi. (Ant/Adeng Bustomi)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Moratorium ujian nasional ditargetkan mulai tahun depan. Namun, pemerintah daerah mengaku belum siap jika UN benar-benar ditiadakan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta Baskara Aji K menilai realisasi penghapusan UN di tahun 2016-2017 sangat terburu-buru.

Pelaksanaan kebijakan baru seharusnya butuh persiapan yang matang dan tidak dalam waktu yang singkat.

"Belum siap. Karena ini mendadak sekali. Sementara persiapan dan anggaran (kebijakan baru) belum ada," tegasnya melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Senin (28/11/2016).

Pakar: Perlu Dibuat Standar Umum Kelulusan Siswa

Aji menambahkan setiap kebijakan baru yang akan diterapkan perlu waktu untuk disosialisasikan hingga ke daerah terpencil. Juga diperlukan anggaran untuk mengaplikasikannya dan sejumlah persiapan untuk membuat standar pengganti UN.

Sementara, saat ini pihaknya dan sekolah-sekolah di DIY sudah mempersiapkan diri melaksanakan UN 2017. Apalagi UN di daerah bukan cuma syarat kelulusan. Tapi jadi syarat utama seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. "Idealnya baru bisa diterapkan di tahun ajaran berikutnya (2017/2018)," katanya.

Pihaknya kini menunggu keputusan tertulis dari pemerintah pusat untuk menentukan langkah berikutnya terkait pelaksanaan UN.

Ide moratorium UN dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Presiden Joko Widodo setuju dengan wacana itu.

Baca: Pelaksana UN SMA diserahkan ke Pemda

Menteri Muhadijir beralasan moratorium penghapusan UN ini sejalan dengan konsep Nawacita Presiden Jokowi. Pemerintah akan menerapkan desentralisasi pendidikan.

Nantinya, akan ada standarisasi kelulusan yang akan dirumuskan oleh Kemendikbud bersama Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP).

Kemudian sebagai pelaksana diserahkan kepada provinsi untuk SMK dan SMA sederajat. Sedangkan tingkat SD dan SMP atau sederajat akan diserahkan kepada kabupaten kota.


(SAN)