Perusahaan Swasta Segera Eksekusi Lahan PRPP Jateng

   •    Rabu, 09 Nov 2016 12:01 WIB
sengketa
Perusahaan Swasta Segera Eksekusi Lahan PRPP Jateng
Pengunjung berfoto di area festival lampion Pesta Rakyat Jateng Fair di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Semarang, Jawa Tengah. (Ant/Aditya Pradana Putra)

Metrotvnews.com, Semarang: Sengketa hak pengelolaan lahan di kawasan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah memasuki babak baru. Mahkamah Agung telah menolak kasasi yang diajukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) selaku penggugat akan segera mengajukan penetapan eksekusi terhadap putusan MA. "Kami masih menunggu salinan putusan resmi dari MA," kata kuasa hukum PT IPU Agus Dwiwarsono dikutip Antara, di Semarang, Rabu (9/11/2016).

Setelah menerima salinan putusan, kata dia, sesuai ketentuan hukum akan dimintakan penetapan eksekusi dan berita acara pelaksanaan eksekusi ke PN Semarang.

Ia berpendapat, penolakan kasasi oleh MA membuat putusan banding di Pengadilan Tinggi Semarang menjadi berkekuatan hukum tetap.

"Secara hukum atas objek yang disengketakan bisa diekskusi," tegasnya.

Jika Gubernur Jateng mengajukan Peninjauan Kembali, kata dia, hal tersebut tidak akan menghalangi eksekusi. "PK tidak bisa dijadikan sebagai alasan menunda eksekusi," tambahnya.

Keputusan menolak kasasi Gubernur Jateng oleh MA termaktub dalam putusan bernomor register 2587 K/Pdt/ 2016 dengan termohon PT IPU. Putusan itu telah dilansir dalam laman MA.

Atas putusan tersebut, Jaksa Pengacara Negara Mia Amiati menyatakan akan mengajukan Peninjauan Kembali. Pihaknya bilang punya bukti baru.

Sengketa bermula dari gugatan PT IPU yang kemudian dikabulkan sebagian oleh PN Semarang. PT IPU kembali memenangkan gugatan pada tingkat banding. 

Dalam putusannya, pengadilan menilai kerja sama antara PT IPU dengan Yayasan PRPP yang ditandatangani pada 1987 cacat hukum dan harus dibatalkan.

Hal yang menjadi dasar dari cacat hukum perjanjian, antara lain, perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan tanah yang selanjutnya hak pengelolaannya dikuasakan kepada Pemprov Jateng.

PT IPU sebagai penggugat telah beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Itikad baik yang dimaksud, antara lain membiayai pembebasan lahan yang akan dijadikan HPL, khususnya yang masih berupa laut.

Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, hakim juga menyatakan lahan yang telah dibebaskan dan hak penguasaannya yang berada di tangan pemprov juga dinyatakan cacat dan harus batal demi hukum.

Lahan seluas 1,5 juta meter persegi yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.


(SAN)