Warga Kulon Progo: Bikin Bandara Kayak Pemilu

Ahmad Mustaqim    •    Sabtu, 05 Nov 2016 09:32 WIB
bandarasengketa lahan
Warga Kulon Progo: Bikin Bandara Kayak Pemilu
Warga pesisir Kulon Progo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) berdemo di depan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DIY, Senin (18/4/2016). Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Proses pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus dilakukan meski cacat hukum dan terus mendapat penolakan. Warga penolak bandara yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal mengaku banyak mendapatkan tekanan.

Koordinator paguyuban Wahana Tri Tunggal, Martono, mengatakan proses dalam pengadaan tanah yang memasuki pembayaran ganti rugi seperti menggunakan tim sukses. Menurut Martono, caranya dengan mengundang puluhan warga untuk makan bersama. Dari situ, katanya, warga diminta mengajak orang yang jumlah yang sama.

"Mereka diberikan uang saku. Lalu diminta mengajak orang dengan, misalnya datang 50, lalu mengajak 50 orang. Prosesnya seperti pilkada, pakai timses (tim sukses)," kata Martono di LBH Yogyakarta, Jumat (4/11/2016).

Ia mengakui cara tersebut cukup efektif untuk membuat warga yang semula menolak, kemudian menyetujui proyek itu. Martono menyebut, dari semula 80 persen warga yang menolak bandara, kini banyak yang sudah berubah pikiran dengan menyetujui pembangunan bandara.

Baca: Pembangunan Bandara Kulon Progo Banyak Tabrak Aturan

"Ada banyak intimidasi di sana. Misalnya, listrik akan dimatikan, anaknya tak sekolah, yang PNS nanti akan terganjal," kata dia.

Kini, lanjut Martono, masih ada sekitar 300 KK dengan 450 bidang tanah, yang masih menolak bandara. Ia menyebut jumlah itu turun banyak dari yang semula berjumlah 600 KK.

"Dulu banyak sekali janji manis, seperti relokasi gratis. Tapi banyak yang tak dipenuhi. Warga yang telanjur setuju tak bisa berbuat apa-apa karena sudah tanda tangan," kata dia.



Ia berharap pelaksana proyek pembangunan bandara memikirkan ulang. Martono mencontohkan proyek pembangunan dermaga di Kulon Progo yang menelan duit rakyat miliaran rupiah ternyata tak berfungsi.

"(Pembangunan bandara) di Kulon Progo itu salah konsep. Karena selain lahannya subur, di sana setiap bulannya selalu ada angin besar. Jangan sampai uang rakyat banyak terhamburkan," ujarnya.

Baca: Studi Amdal Telat, Pembangunan Bandara Kulon Progo Cacat Hukum

Kepala Desa Glagah, Kecamatan Temon, Agus Parmono, saat dikonfirmasi Metrotvnews.com beberapa waktu lalu, sempat membantah jika pemerintah menggerakkan orang untuk mengajak warga menyetujui proyek pembangunan bandara.

Baca: Pemerintah Segera Bangun Bandara Kulon Progo

Terbaru, PT Angkasa Pura akan melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) di lokasi rencana proyek pembangunan bandara. Proses itu dianggap membuat proses pembangunan bandara cacat hukum. Sebab, studi amdal semestinya dilakukan sebelum keluarnya izin lokasi dan pengadaan tanah dilakukan.

"(Studi amdal) kewenangan pusat. Rencana tanggal 10 (November) konsultasi publik," kata Pimpinan Proyek Rencana Pembangunan Bandara Kulonprogo dari PT Angkasa Pura I, Sujiastono.

 


(UWA)