Gunungkidul jadi Kabupaten Termiskin di Yogyakarta

Ahmad Mustaqim    •    Sabtu, 18 Mar 2017 18:03 WIB
kemiskinan
Gunungkidul jadi Kabupaten Termiskin di Yogyakarta
Salah satu pintu masuk Kebupaten Gunungkidul dari Kota Yogyakarta yang menunjukkan wilayah tersebut menjadi kawasan Geopark Gunung Sewu. Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Kabupaten Gunungkidul menjadi daerah termiskin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemiskinan di Gunungkidul dengan Kulon Progo hanya selisih 0,3 persen. 

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungkidul pada 2015, berada di angka 21,7 persen. Sementara itu, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo berada pada presentase 21,4 persen. Selain dua kabupaten itu, disusul Kabupaten Bantul (16,33), Kabupaten Sleman (9,46 persen), dan dan Kota Yogyakarta (8,75 persen). 

Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul, Sumarwiyanto menjelaskan data tersebut diperoleh dari penghitungan pendapatan dan pengeluaran penduduk. Menurutnya, data itu sesuai penghitungan statistik nasional. 

"Data yang didapatkan berdasarkan pengeluaran baik makanan dan non makanan,” kata Sumarwiyanto, Sabtu 18 Maret 2017. 

Melihat data tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menilai fakta tersebut tidak mencerminkan kinerja pemerintah. Pemerintah setempat menilai Gunungkidul telah mengalami perkembangan, salah satu sektor pariwisata yang paling mencolok dan bisa meningkatkan perekonomian warga. 

"Data BPS tidak salah namun tidak sepenuhnya benar," kata Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi. 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mencatat ada 151.950 jiwa yang masuk kategori miskin pada 2016. Hal ini dinilai mengalami penurunan lantaran pada 2015 penduduk miskin ada sebanyak 155.000 jiwa.

Menurut Immawan, peningkatan perekonomian warga cukup pesat. Ia menaksir peningkatan perekonomian dari sektor pariwisata bisa mencapai 600 persen. Sementara itu, ketahanan pangan terpenuhi hingga 90 persen dan pemenuhi air bersih hanya kurang dari 10 persen. 

Immawan menambahkan, ada ketidaksesuaian pencapaian kinerja pemerintah dengan data yang dikeluarkan BPS. "Kita koordinasikan data di lapangam dengan BPS," ungkapnya. 



(ALB)