420.419 Bidang Tanah di Jepara Belum Terdaftar

Rhobi Shani    •    Kamis, 09 Nov 2017 14:20 WIB
tanah
420.419 Bidang Tanah di Jepara Belum Terdaftar
Tanah perkebunan, di Jepara

Metrotvnews.com, Jepara: Kantor Kantor ATR/BPN Jepara, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 420.419 bidang tanah belum terdafatar. Jumlah bidang tanah di Bumi Kartini sebanyak 639.386. Dari angka tersebut diketahui baru 218.967 bidang tanah terdaftar.
 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara Heri Sulistiyo menyampaikan, total luas bidang tanah di Jepara mencapai 100.006 hektare. Dari angka tersebut, bidang tanah yang belum terukur mencapai 74.018 hektare atau 74 persen. Adapun luas bidang tanah yang telah terukur sebanyak 25.988 hektare.
 
“Tahun depan kami menargetkan 44.000 bidang tanah terdaftar dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018. Pelaksanaan PTSL 2018 akan dilaksanakan secara penuh,” ujar Heri Sulistyo, Kamis 9 November 2017.
 
Heri bilang, pelaksanaan PTSL 2018 berbeda dengan tahun 2017. Tahun depan, PTSL akan dilakukan secara lengkap. Mulai blok demi blok, hamparan demi hamparan, satu desa penuh atau tanah pertanian lengkap. Sementara pada kegiatan sebelumnya dilaksanakan secara sporadis.
 
“Teknis pelaksanaannya tim panitia judikasi akan datang ke lokasi yang telah ditentukan, untuk melaksanakan pengukuran tanah. Nantinya, tanah yang diukur tersebut akan dibagi-bagi menjadi empat klaster, dari K1 sampai K4,” beber Heri. 
 
Heri menjelaskan, Klaster K1 adalah bidang tanah terukur yang akan diterbitkan sertifikat. Sementara K2 adalah bidang tanah terukur yang bisa diterbitkan sertipikat namun statusnya masih dalam sengketa, selanjutnya K3 adalah bidang tanah yang statusnya menunggu peraturan perundang-undangan. Adapun K4 adalah bidang tanah terukur yang tidak diterbitkan sertipikat, karena sudah memiliki sertipikat sebelumnya. 
 
“Outputnya nanti kita akan memiliki peta tunggal pendaftaran tanah. Dengan hal itu, maka seluruh tanah di Indonesia memiliki identitasnya sendiri. Hal itu akan memudahkan dalam perencanaan pembangunan, berdasarkan peta. Sehingga mudah bila nantinya akan membangun jalan tol misalnya, berapa luas tanah yang terdampak berikut pemiliknya bisa diketahui,” pungkas Heri. 



(ALB)