Tunjangan Pegawai Pajak Dinilai Dapat Motivasi Kinerja

Patricia Vicka, Pythag Kurniati    •    Sabtu, 23 Dec 2017 12:52 WIB
penerimaan pajak
Tunjangan Pegawai Pajak Dinilai Dapat Motivasi Kinerja
Ilustrasi.

Solo: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo, Jawa Tengah, menyambut positif keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal tunjangan pegawai. Tunjangan diberikan sesuai kinerja masing-masing kantor dan individu.

Kepala KPP Pratama Surakarta Eko Budi Setyono mengatakan keputusan itu dapat memotivasi pegawai. Justru, keputusan itu memacu pegawai untuk lebih giat bekerja. Tunjangan diberikan bila KPP mencapai target 100 persen. 
Menurut Eko, target penerimaan pajak di Surakarta pada 2017 yaitu Rp1,86 triliun.
 
"Saat ini sudah mencapai Rp1,36 triliun atau setara 73,49 persen," kata Eko di Surakarta, Jumat, 22 Desember 2017.

Meski demikian penerimaan pajak di Surakarta pada 2017 lebih tinggi ketimbang tahun lalu. Pada 2016, penerimaan pajak di Surakarta yaitu Rp1,93 triliun. Tapi itu sudah termasuk penerimaan amnesti pajak.

"Jika dikurangi amnesti, maka tahun lalu kami menerima Rp1,1 triliun," lanjut Eko.

Selain penerimaan pajak, ungkap Eko, tunjangan juga didasarkan pada kinerja organisasi dan individu.

Sementara itu penerimaan pajak di DI Yogyakarta baru 78,3 prsen dari target sebesar Rp5,16 triliun. Kantor Pajak Wilayah DI Yogyakarta mengalami kendala yaitu wajib pajak tak taat bayar pajak.

Kepala Kanwil DJP DIY Dionysius Lucas mengatakan masih banyak warga kurang sadar kapan bayar pajak. Termasuk wajib pajak pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

"Jadi perlu usaha untuk mengedukasi wajib pajak," ujar Lucas di kantornya.

Wajib Pajak yang paling patuh melaporkan dan membayar pajak berstatus karyawan. Sebab gaji mereka sudah otomatis dipotong oleh perusahaan. Berdasarkan data, tingkat kepatuhan WP karyawan 2017, mencapai 102 persen. Sementara yang paling rendah adalah WP badan dengan tingkat kepatuhan mencapai 73 persen.

Kedepan, demi mencapai target penerimaan pajak, pihaknya akan lebih banyak mengedukasi dan mendampingi UMKM. Edukasi yang diberikan tak melulu soal pajak. Namun juga soal bagaimana mengembangkan bisnis dan promosi penjualan produk UMKM.

“Misalnya kami bikin seminar, undang para pengusaha UMKM yang sudah berhasil. Atau ahli management usaha UMKM untuk membagi pengetahuan mengelola keuangan di UMKM,” jelasnya.

Hingga 21 Desember 2017, total penerimaan pajak di kanwil DIY baru mencapai Rp4,01 triliun. Sementara target yang ditetapkan selama 2017 adalah Rp5,16 triliun.  Kanwil DIY optimis penerimaan pajak hingga akhir tahun 2017 bisa mencapai sekitar Rp4,3 triliun.


(ALB)