Dewan Syariah Kota Surakarta Tolak Perppu Ormas

Pythag Kurniati    •    Jumat, 14 Jul 2017 19:39 WIB
perppu pembubaran ormas
Dewan Syariah Kota Surakarta Tolak Perppu Ormas
Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) --MTVN/Pythag--

Metrotvnews.com, Solo: Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Apalagi, penerbitan Perppu tak dalam keadaan mendesak.

"Sekarang tidak ada kondisi yang mendesak untuk menerbitkan Perppu ini,” kata Ketua DSKS Muinuddinillah Basri di Kota Solo, Jumat, 14 Juli 2017.
 
Poin kedua, mereka menilai pembubaran ormas lebih tepat bila melalui proses pengadilan. Padahal yang tertuang dalam Perppu, pembubaran ormas dilakukan oleh pemerintah setelah adanya tahapan pemberian Surat Pemberitahuan (SP). Perppu tersebut dinilai rawan penyalahgunaan wewenang.
 
Perppu Ormas dinilai bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 24. “Negara seharusnya menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat,” jelasnya.

DSKS justru menilai, perppu tersebut menjadi jalan pemerintah untuk menggebuk organisasi yang tidak sejalan dengan pemikiran pemerintah. “Yang paling berat, sepertinya mereka ingin menggunakan perppu untuk nggebuk orang yang tidak sejalan dengan pemerintah dengan alasan intoleransi,” urai dia.

Penolakan tersebut akan ditindaklanjuti dengan berbagai langkah oleh DSKS. “Kami akan konsolidasi dengan berbagai pihak serta melakukan aksi. Kami juga akan mengirimkan surat ke DPR melalui DPRD,” paparnya.


(ALB)