Pemerintah Didesak Keluarkan Turunan UU Disabilitas Lebih dari Satu PP

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 10 Aug 2017 17:14 WIB
disabilitas
Pemerintah Didesak Keluarkan Turunan UU Disabilitas Lebih dari Satu PP
Sejumlah penyandang difabel saat menandatangani pernyataan sikap penolakan `PP Sapu Jagat' -- MTVN/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pemerintah didesak mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. PP yang semestinya dikeluarkan harus lebih dari satu, mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi penyandang difabel.

Anggota dan pegiat di Lembaga Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) Yogyakarta Presti Murni Setiati mengatakan, pemerintah sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah kelompok difabel untuk membahas rancanangan PP tersebut Juli lalu. Namun, ia mendengar kabar bahwasannya turunan itu hanya akan dibuatkan satu PP.

"Amanat UU Disabilitas, turunan UU itu minimal 15 PP. Tapi, Kementerian Sosial memunculkan wacana menggabungkan 15 PP menjadi tujuh PP. Dalam perkembangannya, Kemensos malah akan meringkasnya menjadi satu PP," kata Presti di Kantor Sigab, Jalan Kopral Samiyo 1/Jalan Wonosari, Km 08 Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Sleman, Kamis 10 Agustus 2017.

Kalangan difabel menyebut, wacana penerbitan satu PP itu dengan sebutan `PP Sapu Jagat'. Wacana yang beredar, kata Presti, Rancangan PP itu dirancang pada Agustus dan ditarget selesai pada September.

Melihat kinerja pemerintah itu, ia mengaku kecewa berat. Menurut Presti, tak selayaknya turunan UU Disabilitas hanya satu PP dan digarap dengan tergesa-gesa.

Presti menuturkan, banyak problem yang masih dihadapi penyandang difabel. Tak hanya masalah kesejahteraan sosial, namun juga ekonomi, pendidikan, hukum, hingga ketenagakerjaan.

"Dampak buruk yang sampai saat ini kami alami banyak. Difabel sering ditolak masuk perguruan tinggi, bahkan masuk SD masih mengalami penolakan. Melamar pekerjaan juga masih banyak kendala. Hak-haknya sebagai warga negara belum terpenuhi. Difabel belum dilihat sebagai manusia yang memiliki hak yang sama dengan yang lain," katanya.

Tim advokasi Sigab Muhammad Syafii menuturkan, isu difabel seharusnya bukan hanya milik Kementerian Sosial. Seharusnya, isu difabel menjadi bahasan banyak lembaga.

Syafii menilai, turunan UU Disabilitas dengan hanya menjadi satu PP isunya tak akan terselesaikan secara komprehensif. Belum lagi tebalnya dokumen yang bakal ada di dalam PP tersebut.

"Jika hanya dibuatkan satu PP, akan banyak konten yang simpang siur. Ini adalah pelarian dari tanggung jawab pemerintah terhadap penyandang disabilitas," kata dia.

Pegiat Karitas Indonesia Keuskupan Agung Semarang (KARINAKAS) Pramono Murdoko menjelaskan, jika PP hanya ditampung di Kemensos, banyak masalah penting lain. Sebab, Kemensos tak mengurusi masalah ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan.

Selain Sigab, ada 94 lembaga dari Jawa maupun luar Jawa yang mendesak pembuatan PP sebagai turunan UU Disabilitas menjadi tujuh atau 14 PP. Baik dari lembaga yang beranggotakan difabel hingga gerakan kemasyarakatan lainnya.

Tim hukum Sigab, Sarli Zulhendra mendesak pemerintah mengubah kebijakan pembentukan PP menjadi 14 PP atau sekurang-kurangnya tujuh PP. Ia meminta Presiden Joko Widodo menginstruksikan lembaga di bawahnya agar membentuk program dan penganggaran tahun 2018 untuk penemuhan hak-hak difabel.  

"Kami minta ketegasan Presiden Jokowi akan komitmennya menjadikan disabilitas menjadi hak asasi manusia serta sebagai edukasi dan semangat bersama bangsa Indonesia," ujar Sarli.


(NIN)