Oktober, Setiap Anggota DPRD Kendal Terima Tunjangan Rumah Rp90 Juta

Iswahyudi    •    Jumat, 16 Sep 2016 17:36 WIB
dprd
Oktober, Setiap Anggota DPRD Kendal Terima Tunjangan Rumah Rp90 Juta
Ilustrasi APBD, Ant

Metrotvnews.com, Kendal: Besaran tunjangan rumah untuk anggota DPRD Kendal, Jawa Tengah, naik sekitar 40 persen di tahun 2016. Lantaran masalah keuangan, pencairan dana tunjangan baru dapat dilakukan pada awal Oktober mendatang.

Ketua DPRD Kendal Prapto Utono mengaku tiap anggota DPRD mendapat tunjangan Rp12 juta per bulan. Jumlah itu naik ketimbang tunjangan rumah di 2015 yaitu sebesar Rp8 juta per bulan. 

"Ketua dapat tunjangan Rp12 juta. Tapi saya tak menerima tunjangan karena menempati rumah dinas," kata Prapto yang menempati rumah di sekitar kompleks Kantor Pemerintahan Kabupaten Kendal, Jumat (16/9/2016).

Namun, lanjut Prapto, kondisi keuangan daerah tak memungkinkan pencairan dana tunjangan pada awal tahun. Karena itu pencairan tunjangan untuk 45 anggota dewan dilakukan sekaligus atau rapel pada Oktober 2016.

Artinya setiap anggota akan menerima tunjangan rumah sebesar Rp90 juta. Pemerintah pun menyiapkan anggaran kurang lebih Rp4,5 miliar untuk tunjangan 45 anggota dewan.

Prapto mengakui semua anggota tak memiliki rumah dinas. Mereka menerima tunjangan perumahan setiap bulan.

Menurut aturan, kata Prapto, setiap anggota dewan mendapatkan fasilitas rumah dinas dan mobil dinas. Tapi keuangan pemerintah daerah belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Di lain tempat, Sekretaris Daerah Pemkab Kendal Bambang Dwiyono mengaku penentuan besaran tunjangan sesuai dengan kajian. Jadi pemerintah tak terlibat dalam penentuan nilai tunjangan.

"Yang memilih tim kajian adalah DPRD," ujar Bambang.

Sementara itu, anggota DPRD Kendal periode 2009-2014, Kartiko Nursapto, menilai kenaikan besaran tunjangan itu cukup tinggi. Ia menyebutkan semasa masih menjadi anggota dewan, ia hanya menerima Rp4 juta untuk tunjangan rumah.

Lantaran itu, Kartiko mempertanyakan hasil kajian yang menjadi landasan kenaikan besaran tunjangan. Sebab, kenaikan itu dapat membebani keuangan Pemkab.


(RRN)