Hakim Tunda Pembacaan Dakwaan Kasus Kekerasan Mapala UII

Pythag Kurniati    •    Kamis, 18 May 2017 15:05 WIB
kekerasan di mapala uii
Hakim Tunda Pembacaan Dakwaan Kasus Kekerasan Mapala UII
Suasana sidang perdana kasus kekerasan diksar Mapala UII di Pengadilan Negeri Karanganyar, 18 Mei 2017. (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Karanganyar: Sidang perdana kasus tindak kekerasan saat diksar The Great Camping (TGC) XXXVII Mapala Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta digelar hari ini, Kamis, 18 Mei 2017, di Pengadilan Negeri Karanganyar. Dua terdakwa, Wahyudi dan Angga Septiawan, hadir di persidangan.

Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan itu dimulai sekitar pukul 12.00 WIB, dipimpin Hakim Ketua Mujiono. Namun, agenda pembacaan surat dakwaan ditunda pekan depan lantaran dua terdakwa belum didampingi penasihat hukum.

"Surat dakwaan akan dibacakan saat sidang berikutnya pada Rabu, 24 Mei 2017," ungkap Mujiono saat ditemui di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Mujiono menjelaskan, terdakwa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum. Salah satunya, lantaran melihat ancaman hukuman terdakwa di atas lima tahun.

"Saat sidang, kami sudah tanyakan pada terdakwa dan mereka meminta didampingi penasihat hukum," lanjutnya. Hakim juga telah menyampaikan pada terdakwa, penasihat hukum harus hadir pada sidang berikutnya.

Sementara kuasa hukum Wahyudi dan Angga, Achiel Suyanto mengungkapkan pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan sidang perdana hari ini. "Kami baru tahu ada sidang pagi ini," imbuh Achiel.

Seharusnya, lanjut Achiel, surat pemberitahuan disampaikan setidaknya tiga hari sebelum sidang berlangsung. "Jadi penundaan pembacaan surat dakwaan bukan karena penasihat hukum tidak hadir, namun karena kami memang belum diberi tahu," kata dia.

Menanggapi hal tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karanganyar Heru Prasetyo mengungkapkan, kewajiban JPU sejak perkara dilimpahkan adalah memberi surat tembusan ke terdakwa. "Selanjutnya terdakwa yang berkoordinasi dengan penasihat hukumnya," terang Heru.

Sedangkan pengadilan juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan konfirmasi pada penasihat hukum. "Terdakwa yang seharusnya berkoordinasi," kata dia.

Pantauan Metrotvnews.com, puluhan personel kepolisian memeriksa pengunjung dengan detektor logam dan mengamankan jalannya sidang. "Kami terjunkan 30 personel pengamanan untuk memastikan sidang berjalan lancar," pungkas Wakapolres Karanganyar Kompol Prawoko.


(SAN)