Anggota DPRD Jepara akan Diguyur Duit Tunjangan

Rhobi Shani    •    Rabu, 06 Sep 2017 19:12 WIB
dprd
Anggota DPRD Jepara akan Diguyur Duit Tunjangan
Gedung DPRD Kabupaten Jepara -- MTVN/Rhobi Shani

Metrotvnews.com, Jepara: Peraturan Bupati (Perbup) berkait kenaikan gaji anggota DPRD Kabupaten Jepara hingga kini belum diteken. Ada empat tunjungan utama yang akan diterima anggota DPRD, yaitu tunjangan komunikasi intensif (TKI), tunjangan reses, tunjangan transportasi, dan tunjangan perumahan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara Anwar Haryono menjelaskan, besaran jumlah TKI dan reses diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Jumlah tersebutb harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Perhitungan besarannya bisa tujuh kali (kemampuan keuangan tinggi), lima kali (sedang), dan tiga kali (rendah) dari uang representasi Ketua DPRD yang setara dengan gaji pokok Bupati Jepara. Adapun sesuai dengan Keppres Nomor 68 Tahun 2011, gaji pokok bupati/wali kota sebesar Rp2,1 juta," terang Anwar di Jepara, Jawa Tengah, Rabu 6 September 2017.

Menurut Anwar, pihaknya telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kemampuan ekonomi daerah. Hasilnya, Kabupaten Jepara termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga, besarnya tunjangan komunikasi dan reses hingga tujuh kali uang representasi.

"Dengan demikian, TKI sebesar Rp14,7 juta akan diberikan setiap bulan. Sementara, tunjangan reses juga sebesar itu. Tapi, hanya diberikan saat reses," kata Anwar.

Sedangkan, untuk tunjangan perumahan dan transportasi, lanjut Anwar, dalam Perda tidak dijelaskan perhitungannya. Hanya disebutkan jika disesuaikan dengan harga sewa untuk jenis kendaraan yang layak serta harus di bawah besaran tunjangan perumahan dan transportasi yang diperoleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jateng.

"Untuk tunjangan transportasi dan perumahan kami masih menunggu Pergub (Peraturan Gubernur), sebab angkanya harus di bawah DPRD Provinsi. Untuk tunjangan, perumahan kami menunggu hasil apraisal. Tapi, kita sudah ada kisaran yakni Rp8 juta untuk trasportasi dan Rp10 juta untuk perumahan," pungkas Anwar.


(NIN)