FPI Jateng Pertanyakan Dasar Filosofis dan Normatif Perppu Ormas

Mustholih    •    Jumat, 14 Jul 2017 16:10 WIB
perppu pembubaran ormas
FPI Jateng Pertanyakan Dasar Filosofis dan Normatif Perppu Ormas
Ketua Advokasi FPI Jateng Zainal Petir -- istimewa

Metrotvnews.com, Semarang: Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah mempertanyakan dasar filosofis, sosilogis, dan normatif terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa. Presiden Joko Widodo dinilai terlalu tergesa-gesa mengeluarkan Perppu tersebut.

"Jadi dalam pembentukan Perppu harus didasarkan normatifnya seperti apa, ada tidak cantolan normatifnya? Secara sosiologis bagaimana? Filosofisnya bagaimana? Bukan karena merasa membubarkan ormas terlalu berbelit-belit, kemudian membikin Perppu," kata Ketua Advokasi FPI Jateng Zainal Petir di Semarang, Jumat 14 Juli 2017.

Menurut Zainal, Jokowi memang berhak menetapkan Perppu. Namun, terbitnya Perppu harus dilatarbelakangi kondisi genting dan memaksa.

"Sekarang pertanyaannya, apakah kondisi sudah sangat mendesak dan genting? Menurut saya, Presiden terlalu tergesa-gesa, terlalu prematur untuk mengeluarkan Perppu," ujar Zainal.

(Baca: Pemerintah Sudah Konsultasi ke MK soal Perppu Ormas)

Jika kondisi saat ini dirasa sedang genting, Zainal memepertanyakan tingkat kegentingan yang terjadi. "Sejauh mana kegentingan itu?" tanyanya.

Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, pada Rabu, 12 Juli 2017. Perppu tersebut terbit untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dinilai ada kekosongan hukum dan terlalu susah bagi pemerintah menjatuhkan sanksi bagi ormas yang mekakukan pelanggaran.

Sejumlah pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi. Pasal 61 Perppu Ormas, contohnya, memungkinkan pemerintah mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

(Baca: Yusril: Pembubaran Semena-mena Ciri Negara Otoriter)

Perppu ini diyakini sebagai tindak lanjut rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, pemerintah menerbitkan Perppu ini karena UU Ormas belum secara komprehensif mengatur mekanisme pemberian sanksi yang efektif sehingga terjadi kekosongan hukum.


(NIN)