Ombudsman Jateng Temukan Pungli PPDB di Empat Kabupaten

Mustholih    •    Kamis, 13 Jul 2017 16:52 WIB
pungli
Ombudsman Jateng Temukan Pungli PPDB di Empat Kabupaten
Foto ilustrasi. (Metrotvnews.com/Rizal)

Metrotvnews.com, Semarang: Ombudsman Jawa Tengah menemukan dugaan praktek pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017/2018 SMP dan SMA Negeri di sejumlah daerah. Dugaan itu terungkap berdasar telaah dan kajian atas 20 laporan masyakarat.

"Dari 20 laporan itu, 40 persen di antaranya mengenai dugaaan pungutan liar pada satuan pendidikan menengah pertama dan menengah atas sederajat," kata Pelaksana tugas Kepala Ombudsman Provinsi Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, dalam siaran pers, di Semarang, Kamis, 13 Juli 2017.

Menurut Sabarudin, dugaan pungli PPDB terjadi di Jepara saat penyelenggara sebuah sekolah SMP negeri memungut uang kepada siswa Rp2,5 juta untuk pembangunan gedung sekolah. (Baca: 12 Guru Diduga Terlibat Pungli PPDB di Jepara

Di Kudus, Ombudsman Jateng menerima laporan dari keberaran orang tua siswa baru atas sumbangan Rp1.290.000 yang ditetapkan oleh Komite Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri.

"Sumbangan itu diperuntukkan bagi peserta didik yang hendak menempati kelas unggulan. Keberatan ini sudah disampaikan orang tua kepada Komite Sekolah. Namun, tidak dipertimbangkan," ujar Sabaruddin.

Di Kudus, pungli juga terjadi di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri yang meliputi biaya pendaftaran sebesar Rp100 ribu dan biaya pembelian empat setel pakaian seragam sekolah sebesar Rp1.620.000.

Adapun di Demak, Komite Madrasah Aliyah Negeri mewajibkan siswa baru membeli empat setel pakaian seragam sekolah dengan biaya sebesar Rp750 ribu.

Di Brebes, juga ditemukan sekolah SMP yang memungut Rp4 juta bagi calon siswa yang bersedia menempati kuota cadangan.

Atas dugaan pungli ini, Sabarudin menilai, penyelenggara PPDB melanggar Pasal 4 Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah serta Pasal 12 Pemendikbud Nomor 74 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.


(SAN)