Ratusan Warga tak Hadiri Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara

Ahmad Mustaqim    •    Senin, 14 Nov 2016 17:09 WIB
bandara
Ratusan Warga tak Hadiri Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara
Warga membacakan penolakan bandara saat konsultasi Amdal New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, Kamis (10/11/2016). (Foto-foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Kulon Progo: PT Angkasa Pura I telah menyelesaikan proses pembayaran tahap II untuk lahan calon proyek pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta.

Proses pembayaran ganti rugi tahap II itu berlangsung sejak 14 September hingga 10 November. Dalam pembayaran ganti rugi itu, ada ratusan warga yang tak memenuhi undangan.

Pimpinan Proyek Rencana Pembangunan Bandara Kulonprogo dari PT Angkasa Pura I, Sujiastono mengungkapkan instansinya mengirimkan sebanyak 2.790 undangan kepada warga terdampak. Dari jumlah itu, hanya 2.469 yang memenuhi undangan.

"Ada 321 orang yang tidak datang dalam pembayaran ganti rugi tahap II," kata Sujiastono saat dihubungi Metrotvnews.com dari Yogyakarta, Senin (14/11/2016).

Ia mengungkapkan, pembayaran ganti rugi tahap II teralisasi Rp2,6 triliun. Menurutnya, nilai itu masih kurang dari target PT Angkasa Pura I, yakni sebesar Rp2,8 triliun.

Sujiastono menyebutkan, instansinya akan melanjutkan pembayaran ganti rugi tahap III dalam beberapa hari ke depan. Ini untuk memberikan kesempatan warga yang tak memenuhi undangan pembayaran ganti rugi tahap II.

"Pembayaran ganti rugi tahap III nanti kemungkinan tanggal 20-an (November). Jika masih ada yang tidak datang, ganti rugi akan dikonsinyasi (dititipkan) di pengadilan," kata dia.

Selain memasuki proses pembayaran ganti rugi, proyek pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) juga baru dilakukan proses pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Terakhir, PT Angkasa Pura I mengadakan studi Amdal di Balai Desa Temonkulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, 10 November.


Aksi warga penolak bandara di Kantor Badan Lingkungan Hidup DIY di Kota Yogyakarta, pekan lalu. 

Warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT), tetap menolak setiap tahapan proses proyek pembangunan bandara. Selain lokasi kecamatan Temon yang subur dan menyalahi RTRW Kulon Progo, studi Amdal juga dianggap tidak sah karena dilakukan setelah turunnya izin penetapan lokasi serta pembebasan lahan. "Kami menolak tanpa syarat," kata Koordinator WTT, Martono, 10 November lalu. 


(SAN)