SK Gubernur Tentang Taksi Daring Ditargetkan Diteken Akhir Januari

Yogyakarta: Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY mengenai angkutan sewa khusus (taksi daring) belum ditetapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perhubungan DIY menargetkan SK ini selesai paling lambat akhir Januari 2018.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Sapto Rahardjo menjelaskan pengesahan SK terhambat karena belum adanya keputusan kuota jumlah taksi daring. "Kalau menurut perhitungan pemerintah pusat mengacu pada Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, kuota taksi online per daerah 490-an. Tapi, Pak Gubernur minta kami benar-benar menghitung berapa kebutuhannya di DIY. Baru dia mau tanda tangani (SK)," kata dia, Jumat, 12 Januari 2018.

Sigit mengakui, penentuan kuota tidak mudah dan tidak bisa diputuskan cepat. Sebab, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta adanya musyawarah mufakat antara pengelola taksi daring dan konvensional serta pihak-pihak yang berkepentingan.

"Pak Gubernir tidak mau menentukan kuota sendiri tanpa ada kesepakatan dengan operator. Kami sudah undang perusahaan aplikasi duduk bersama menentukan kuota minggu ini," jelasnya.

Sigit yakin SK Gubernur sudah bisa diteken sebelum Januari berakhir. Sehingga, jajarannya bisa menindak tegas pengemudi taksi online tak berizin.

"Pokoknya akhir Januari ini semua urusan taksi online selesai. Permemhub Nomor 108 Tahun 2017 sudah bisa diterapkan juga di sini," tegasnya.

Hingga kini, kata Sigit, baru ada 50-60 pengemudi taksi daring yang mengajukan izin ke Dinas Perhubungan.

Sementara itu, Daniel Victor, pengemudi taksi online, mengaku bingung dengan prosedur pengurusan izin dan surat-surat operasional. Ia dan teman-temannya sudah bergabung dalam koperasi taksi daring, tapi belum tahu prosedur untuk mendapatkan izin dan stiker resmi taksi daring.

"Pemerintah sudah mensosialisasikan kalau kami harus memenuhi beberapa persyaratan dan izin. Tapi, tidak dijelaskan bagaimana prosedur dan kemana tempat mengurusnya," ujar Daniel.

Operator aplikasi tempat ia bekerja pun seolah lepas tangan dan tidak membantu pengemudi mengurus perizinan. Daniel berharap pemerintah lebih detail menjelaskan tata cara mengurus surat izin dan persyaratan.

Dishub, lanjut Daniel, seharusnya lebih aktif jemput bola mendampingi para pengemudi taksi daring mengurus izin dan ketentuan lainnya.


(NIN)