Upah Rp1,5 Juta, Buruh di Yogyakarta Gugat Gubernur

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 19 Jan 2017 14:46 WIB
buruhupah
Upah Rp1,5 Juta, Buruh di Yogyakarta Gugat Gubernur
Buruh di Yogyakarta menunjukkan dokumen gugatan. Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Perwakilan buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Kamis 19 Januari 2017. 

Kedatangan mereka untuk menggugat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 235/KEP/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY 2017.

"Kami meminta Gubernur DIY mencabut surat keputusannya," kata salah satu buruh yang menggugat, Denta Julian Sukma, di PTUN Yogyakarta. 

Gugatan itu dilayangkan sejumlah buruh, antara lain Arwani (pekerja di Kota Yogyakarta); Aziz Nur Fitrianto (Asosiasi Pekerja Yogyakarta); Denta Julian Sukma (Ketua Sekolah Buruh Yogyakarta); Markus Dwiyono (pekerja di PT Carefur Indonesia); Safariyanto (pekerja di Kota Yogyakarta); Suharto (Ketua Logam, Elektronik, dan Mesin SPSI DIY); Patra Jatmiko (pekerja di Bantul); Yosef Pranoto (pekerja di Sleman). 

Dalam surat keputusan yang disahkan di akhir 2016 itu, UMK Kota Yogyakarta tertinggi dengan nominal Rp1.572.200. Disusul Kabupaten Sleman (Rp1.448.385), Bantul (Rp1.404.760), Kulon Progo (Rp1.373.600), dan Gunungkidul (Rp1.337.650). Upah itu naik sekitar Rp100 ribu dari UMK 2016. 

"Besaran upah baru ini tak sesuai dengan kebutuhan riil kehidupan saat ini," ujar Denta.
 

Baca: Buruh Yogyakarta akan Beraksi Tolak Rumusan UMP Baru


Mewakili penggugat, ia meminta Pemerintah DIY memproses ulang penentuan nominal dengan merujuk pada kesesuaian hidup layak. Menurutnya, upah buruh di Yogyakarta termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan daerah lain. 

"Segala kebutuhan sudah naik. Tarif listrik dan harga sembako juga naik. Upah sekitar Rp1,5 juta sangat tidak manusiawi," kata dia.

Menurutnya, upah layak bagi buruh di Yogyakarta berkisar Rp2 juta hingga Rp2,5 juta. "Jogja istimewa jika buruhnya juga sejahtera," ujarnya. 

Menanggapi gugatan itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan tindak lanjut gugatan ke Biro Hukum. Menurut dia, penetapan upah buruh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pengupahan. 

"Mestinya yang digugat gubernur seluruh Indonesia. DIY ini hanya pilot project," ujarnya.


(UWA)