Taksi Konvensional Bakal Protes ke Kantor Ganjar soal Angkutan Aplikasi

Pythag Kurniati    •    Selasa, 05 Sep 2017 16:53 WIB
polemik taksi online
Taksi Konvensional Bakal Protes ke Kantor Ganjar soal Angkutan Aplikasi
Aksi taksi konvensional di Kota Solo menolak taksi online pada bulan Juli lalu. Foto: MTVN/Phytag Kurniati

Metrotvnews.com, Solo: Ratusan pengemudi taksi konvensional di Kota Solo, Jawa Tengah akan mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada 7 September 2017. Mereka menuntut pemerintah menindak angkutan berbasis aplikasi, yang mereka tuding angkutan ilegal.

"Kami akan bergabung dengan operator-operator taksi lainnya di Jawa Tengah dan menyuarakan aspirasi," ungkap General Manajer PT Gelora Taksi Solo Taka Ditya saat ditemui di Kantor Organda Solo, Selasa 5 September 2017.

Aksi ini diklaim bakal diikuti pengemudi taksi konvensional dari seluruh Jawa Tengah. Protes ini buntut kekecewaan mereka pada pemerintah yang belum tegas menindak dan mengatur keberadaan taksi non-konvensional.

Aksi juga disebut sebagai bentuk kekecewaan dari pencabutan 14 poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Ketika Permenhub 26 digugurkan, presiden kami minta untuk mengeluarkan regulasi. Dalam bentuk Perppu misalnya," terangnya.

Pengemudi taksi konvensional juga mendesak Gubernur Ganjar menindaklanjuti taksi-taksi ilegal maupun taksi pelat hitam. Penetapan kuota angkutan berargo dan sewa perlu segera dituangkan dalam regulasi yang terang.

Baca: Taksi Konvensional tak Mau Dianggap Gagap Teknologi

Menurutnya, saat ini setidaknya terdapat 800 unit taksi pelat kuning di Kota Solo, Jawa Tengah. Belum lagi angkutan sewa bukan taksi. "Jumlah semua mencapai sekitar 1.500," urai dia.

Total taksi online yang masuk ke pasar angkutan di Solo bahkan disebutnya sudah mencapai 960 pengemudi. Jika pemerintah gagal meregulasi, ia memastikan akan timbul persaingan tidak sehat. "Dengan ribuan unit (kendaraan) dan luas Solo yang hanya 44 kilometer persegi, semua akan sikut-sikutan," terang Taka.

Koordinator Barisan Anti Transportasi Ilegal (Bantai) Pramono menjelaskan, keberadaan taksi online menurunkan pendapatan pengemudi taksi konvensional. "Turun sampai 50 persen," ungkap Pramono.

Dia menuding taksi daring sama sekali tidak memberikan andil bagi pemerintah daerah. Mereka yang beroperasi di Solo bahkan disebut belum memiliki izin.

"Yang dirugikan bukan hanya pengemudi taksi konvensional dan pengusaha tapi juga pemerintah daerah," pungkasnya.

Klik juga: Pencabutan Aturan Taksi Online Mesti Diuji Publik



 


(SUR)