Hanya Satu Perusahaan di Jateng Tangguhkan UMK

Budi Arista Romadhoni    •    Jumat, 25 Jan 2019 17:46 WIB
upah
Hanya Satu Perusahaan di Jateng Tangguhkan UMK
Ilustrasi uang, Medcom.id - M Rizal

Semarang: Empat perusahaan di Jawa Tengah (Jateng) mengajukan penangguhan upah minimum kabupaten (UMK) 2019. Namun hanya pengajuan satu perusahaan yang dikabulkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng.

Kepala Disnakertrans Jateng Wika Bintang menjelaskan perusahaan yang penangguhannya dikabulkan itu bergerak di bidang garmen. Lokasinya di Kabupaten Kendal.

"Permintaannya ditangguhkan 1 tahun. Tapi kami hanya mengabulkan selama 6 bulan," kata Wika ditemui di kantornya di Semarang, Jateng, Jumat, 25 Januari 2019.

Keputusan itu melewati berbagai pertimbangan berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan itu baru setahun beroperasi. Perusahaan mempekerjakan 130 karyawan.

"Sementara UMK yang ditangguhkan yaitu karyawan yang masa kerjanya di bawah satu tahun," ungkap WIka.

Wika menjelaskan aturan penangguhan kenaikan UMK sekarang berbeda dari tahun lalu. Aturan baru yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi mewajibkan perusahaaan yang mengajukan penangguhan dan melunasi hak karyawan setelah masa penangguhan selesai.

Dicontohkan, jika UMK tahun lalu Rp2,1 juta, naik menjadi Rp2,3 juta di tahun ini, maka setiap bulan, perusahaan hutang Rp200 ribu kepada karyawan.

"Perusahaan masih boleh memberi upah Rp2,1 juta selama enam bulan. Tapi setiap bulan, perusahaan utang Rp200 ribu. Akumulasi utang yang menjadi Rp1,4 juta itu, harus dibayarkan kepada karyawan pada bulan ke tujuh," jelasnya.

Menurutnya, dengan aturan baru tersebut, menjadi alasan tiga perusahaan mencabut penangguhan. Dari tiga perusahaan itu, dua diantaranya rumah sakit, yang berada di Kota Semarang, dan kabupaten Purworejo.

"Satu yang mencabut penangguhannya, perusahaan mebel di Jepara. Ketiga perushaan itu mencabut tangguhan mungkin karena ada aturan baru itu," bebernya. 


(RRN)