Kinerja Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Diklaim Membaik

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 20 Dec 2017 15:09 WIB
kebijakan pemerintah
Kinerja Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Diklaim Membaik
Diskusi bertajuk 'Telaah Kritis 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK' di Auditorium Magister Managener Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, pada Rabu 20 Desember 2017. (Medcom.id-Ahmad Mustaqim)

Sleman: Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dianggap membaik dalam masa tiga tahun belakang. Tak hanya dalam sektor infrastruktur yang santer terdengar, namun juga dalam bidang ekonomi, kesehatan, hingga sejumlah pelayanan publik yang lain.  

Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, memaparkan, sejumlah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan survei. Ia mengatakan, ketimpangan dan kemiskinan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Jika ketimpangan yang semula berada diangka 0,414 dan diklaim turun menjadi 0,393. Sementara itu, presentasi kemisninan turun 0,22 persen dari posisi 10,93 persen.

Dari sektor perekonomian, menurut Yanuar, inflasi mengalami penurunan, dari angka 8,36 persen (2014) turun 2,66 persen pada 2017. Bahkan kondisi ekonomi di masa pemerintahan Jokow-JK dinilai cukup stabil, yakni 5,02 (2014); 5,04 (2015); 5,02 (2016), dan 5,01 (2017). Ia juga menuturkan kemudahan berusaha bagi usaha kecil menengah dan kepercayaan asing untuk menanam investasi juga meningkat. 

Pelayanan kelompok difabel juga dinilai mengalami peningkatan, dari semula 49,991 orang menjadi 54,043. Menurutnya, hal itu juga tak lepas dari Indonesia yang berhasil meraihjuara umum Asean Para Games 2017. "Tapi memang pelayanan masih perlu peningkatan," kata Yanuar dalam forum diskusi bertajuk 'Telaah Kritis 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK' di Auditorium Magister Managener Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, pada Rabu 20 Desember 2017. 

Dari aspek kesehatan, Yanuar mengatakan, peserta program Indonesia Sehat saat ini terus bertambah. Ia merujuk pada angka gizi buruk atau stunting menurun dari angka 29 persen menjadi 27,5 persen. Meski menurun, kata dia, perlu upaya terus menekan angka stunting dengan memperbaiki gizi anak dan ibu hamil. 

"Kecerdasan anak ini menurun dari ibu, makan memperbaiki gizi ibu hamil akan mengurangi potensi stunting pada anak. Dan juga indeks kebahagiaan juga meningkat dari 67,28 persen menjadi 79,69 persen," ujarnya. 

Meski membaik, banyak kritik yang ditujukan untuk pemerintahan Jokow-JK. Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Achmad Nurmandi, menilai pemerintahan Jokowi-JK belum sepenuhnya membangun wilayah Papua. Meski ada langkah membangun infrastruktur, namun aspek kemanusiaan belum tersentuh. 

Nurmandi mengungkapkan gejolak di tanah Papua masih terus saja terjadi. Sebuah penelitian, kata dia, justru gejolak masyarakat di Papua meningkat di masa reformasi. "Artinya membangun tak hanya masalah infrastruktur, tapi juga masalah kemanusiaan. Papua perlu perhatian khusus. Bukan masalah uangnya tapi masalah pendekatan kemanuasiaannya," jelas Nurmandi. 

Direktur Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Alimatul Qibtiyah mengatakan, pengakuan pemerintah sekarang pada perempuan belum substansial. Baginya, capaian pemerintah saat ini lebih banyak pada politik distribution. 
 
"Ada sembilan menteri perempuan dan belum pernah ada pergantian menteri perempuan. Apakah karena kemampuannya atau karena mereka harus ada di sana (kabinet)?" ungkapnya. 

Ekonom UGM, Rimawan Pradiptyo, menilai pemerintah perlu melakukan reformasi dan penguatan di internal. Pembangunan infrastruktur, lanjut Rimawan, lebih untuk tujuh tahun ke depan. Ia memimpikan Indonesia bisa bertahan lebih dari 1.000 tahun. 

"Saya membayangkan Indonesia di tahun 3017. Sejumlah negara di Eropa memperbaiki internal, ada yang berhasil dan ada yang tidak. Siap tidak (pemerintah) melawan referendum? Penting kiranya membuat setiap elemen terus bergabung di Indonesia. Kemampuan mengelola masyarakat belum sepenuhnya (dilakukan)," ujarnya. 

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, Alfath Bagus, menambahkan, pemerintahan saat ini terkesan masih antikritik. Ia menyebutkan sejumlah kekerasan yang diterima mahasiswa saat berdemonstrasi. Selain itu, ia juga menyinggung politik identitas yang saat ini akrab digunakan dalam perpolitikan dan lebih banyak dampak negatifnya. 



(ALB)