Ribuan Santri Kepung Kantor Gubernur Jateng

Mustholih    •    Jumat, 21 Jul 2017 16:22 WIB
sekolah
Ribuan Santri Kepung Kantor Gubernur Jateng
Ribuan santri di Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang -- MTVN/Mustholih

Metrotvnews.com, Semarang: Ribuan santri di Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Mereka menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy tentang sekolah lima hari.

"Aksi ini spontanitas dari Madrasah Diniyah (Madin) yang merasa terancam karena adanya aturan full day school. Apa pun namanya, secara umum sekolah dari jam 07.00 WIB sampai 16.00 WIB berpotensi memberangus Madin," kata Lukman Hakim, salah satu peserta aksi, di Semarang, Jumat 21 Juli 2017.

Ketua Umum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah tersebut mendesak kebijakan lima hari sekolah ditiadakan. Kalaupun tetap diterapkan, proses belajar mengajar siswa di sekolah harus selesai sampai pukul 13.00 WIB.

"Tuntutannya jelas, agar full day school ditiadakan. Lima hari sekolah boleh, tapi dengan catatan, jam 13.00 WIB pulang. Tapi, kalau sampai jam 16.00 WIB, maka akan memberangus Madin," ujar Lukman.

(Baca: Kemendikbud: 5 Hari Sekolah Bukan Full Day School)

Aksi menolak kebijakan lima hari sekolah mulai digelar pukul 13.00 WIB. Santri yang menyemut di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersebut mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan.


Ribuan santri di Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang -- MTVN/Mustholih

Aksi diawali dengan salat Jumat di Masjid Baiturrahman yang berjarak 500 meter Kantor Gubernur Jateng. Aksi tersebut diklaim diikuti 10.000 santri dari berbagai daerah di Jateng.

"Saya rasa Presiden kita harus realistis, ada masalah dengan kebijakan ini. Kalau dilakukan, akan menmbulkan potensi di bawah," ungkap Lukman.

Koordinator aksi, Hudallah Ridwan, menambahkan, pemerintah harus segera mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang memicu kontroversi di masyarakat bawah. "Jika pemerintah tidak membatalkan Permendikbud, aksi akan tetap berlanjut dengan massa yang lebih besar. Aksi ini terpaksa kami lakukan karena sepertinya pemerintah tidak mendengar tuntutan kami secara baik-baik," ujarnya.

(Baca: Mendikbud: Aturan 5 Hari Sekolah Tetap Jalan)


(NIN)