Ombudsman Imbau Pembongkaran Lahan Bandara Kulon Progo Ditunda

Ahmad Mustaqim    •    Minggu, 03 Dec 2017 19:45 WIB
infrastrukturbandara
Ombudsman Imbau Pembongkaran Lahan Bandara Kulon Progo Ditunda
Petugas membongkar bangunan area yang digunakan untuk Bandara Internasional Kulonprogo. Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko

Yogyakarta: Ombudsman RI (ORI) DI Yogyakarta mengimbau PT Angkasa Pura I menunda pembongkaran paksa bangunan milik warga terdampak proyek bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pada Senin, 4 Desember 2017. Hal ini tak lepas dari tindak lanjut ombudsman dari laporan warga terdampak yang rumahnya sempat hendak dibongkar paksa, pada 28 November 2017.

Kepala Ombudsman DI Yogyakarta Budhi Masturi menyebut, timnya telah menemui warga dan memeriksaan situasi di lapangan berdasarkan laporan yang masuk. Dalam laporan saat itu, warga mengadukan tiga pintu rumah dan 11 daun jendela didongkel paksa pada 27 November 2017. Selain itu, meteran listrik mereka diputus tanpa pemberitahuan dan lahan serta pepohonan mereka dirusak dengan alat berat.

"ORI DIY telah melayangkan surat himbauan ke PT Angkasa pura untuk menunda pembongkaran dengan pertimbangan substansi permasalahan yerkait pembongkaran, pemutusan listrik dan lain-lain sedang dalam proses pemeriksaan ORI DIY," ujar Budhi saat dihubungi pada Minggu, 3 Desember 2017.

(Baca: Warga Terdampak Bandara Kulon Progo Tagih Janji Pemerintah)

Selain itu, lanjutnya, saat ini memasuki musim ujian akhir semester. Anak-anak warga yang bersekolah memerlukan kondisi tenang untuk belajar. Selain itu, saat ini sedang musim penghujan dan potensi badai. ORI segera melakukan penyelidikan.

"Mulai Rabu, 5 Desember 2017 Tim ORI akan meminta penjelasan ke API, Kepolisian, PLN dan Pemkab Kulon Progo," katanya.

Penanggung Jawab Proyek NYIA, R Sujiastono meminta ombudsman menanyakan langsung ke Pemkab Kulon Progo. Ia sempat menyatakan jika batas akhir sebagai toleransi pengosongan lahan pada Senin, 4 Desember 2017. Pihak PT Angkasa Pura I menyiapkan cara merobohkan paksa bangunan bagi warga yang menolak pindah secara suka rela.

LBH Kecam Tindak Kekerasan

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengecam cara pengosongan lahan proyek pembangunan bandara NYIA yang dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan pada 27 November 2017. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk represivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

"Padahal pasal 28A UUD 1945 sudah menjamin setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara pasal 28G pun tegas menyatakan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya," ujar anggota LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadli.

 


(SUR)