Bupati Nonaktif Purbalingga Divonis Tujuh Tahun Bui

Budi Arista Romadhoni    •    Rabu, 06 Feb 2019 15:06 WIB
kpkkasus korupsi
Bupati Nonaktif Purbalingga Divonis Tujuh Tahun Bui
Bupati Purbalingga Non Aktif, Tasdi saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu 6 Februari 2019. Foto: Medcom.id

Semarang: Bupati nonaktif Purbalingga, Tasdi, divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Rabu, 6 Februari 2019. Tasdi juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Antonius Widijantono pada persidangan mangatakan terdakwa Tasdi secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Saudara Tasdi secara sah dan meyakinkan memenuhi dakwaan primer," kata Antonius saat persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, 6 Februari 2019.

Baca: Bupati Nonaktif Purbalingga Tasdi Dituntut 8 Tahun Penjara

Selain itu kurungan badan, politikus Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia itu juga dicabut hak politiknya selama tiga tahun.

Vonis terhadap terdakwa kasus suap dan gratifikasi itu lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntut 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. 

Tasdi didakwa menerima suap Rp500 juta terkait proyek Islamic Center tahap II di daerahnya. Suap tersebut dimaksudkan juga agar PT Sumber Bayak Kreasi memenangkan proyek Purbalingga Islamic Center tahun 2018. Selain itu ia juga didakwa menerima gratifikasi dari berbagai pihak sebesar Rp1,465 miliar dan USD20 ribu.

Baca: PDI Perjuangan Pecat Bupati Purbalingga

Tasdi dijerat dengan dakwaan kumulatif, yaitu Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terpidana kasus Tasdi masih belum memutuskan akan menerima putusan hakim ataupun banding atas vonis tersebut. "Izin yang mulia, pikir-pikir," kata tasdi. 


(ALB)