Tiga Tahun Jokowi-JK

Pemberantasan Korupsi Masih Jadi Tugas Besar Jokowi-JK

Ahmad Mustaqim    •    Sabtu, 21 Oct 2017 10:02 WIB
kabinet jokowi-jk
Pemberantasan Korupsi Masih Jadi Tugas Besar Jokowi-JK
Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri) dan Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) berjalan menuju ruang rapat Paripurna I di kompleks Parlemen, Senayan. Foto: MTVN/M Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pemberantasan korupsi masih menjadi tugas berat dalam tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sampai saat ini, upaya pemberantasan korupsi di tiga tahun masa jabatan Jokowi-JK masih lemah.

"Dalam tiga tahun ini, pemberantasan korupsi masih lemah. Jauh dari program Nawa Cita yang diusung Presiden Jokowi," ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Hifdzil Alim, Jumat 20 Oktober 2017.

Lemahnya pemberantasan korupsi itu dilihat dari sejumlah kasus. Salah satunya, gesekan antara polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, pansus hak angket KPK dari DPR RI yang lebih menjurus pada pelemahan KPK.

"Dalam kasus hak angket KPK ini tak ada pernyataan sikap yang tegas dari Presiden Jokowi yang menguatkan KPK. Setidaknya ini menandakan tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi masih lemah dalam pemberantasan korupsi," ia menegaskan.

Sejumlah kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Para kepala daerah tersebut diduga menerima suap pada sejumlah proyek di daerah yang dipimpin. Menurut Hifdzil, hal ini menunjukkan peran inspektorat dalam melakukan pengawasan belum berfungsi maksimal.

"Inspektorat harusnya ada pengawasan lebih ketat," kata dia.

Hifdzil meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi serius atas kebijakannyanya maupun lembaga-lembaga di bawahnya. Lembaga yang perlu dievaluasi yakni Kejaksaan dan kementerian di sektor politik, hukum dan HAM.

Ia menganggap evaluasi itu sebagai penguatan lembaga sekaligus mencegah terjadinya gesekan antarlembaga. Selain itu, Jokowi  harus waspada agar kebijakannya tidak dimanfaatkan segelintir orang tertentu.

"Pemberantasan korupsi sangat kurang bagus dibanding sektor lainnya. Pemberantasan korupsi tak kalah penting. Misalnya, dalam sektor pengadaan barang jasa, kalau dananya dikorupsi otomatis ada kekurangan dana untuk pembangunan lain," jelasnya.


(SUR)