Siswa TK di Tegal Demo Tolak Pembongkaran Sekolah

Kuntoro Tayubi    •    Jumat, 27 Oct 2017 16:54 WIB
unjuk rasasekolahpembongkaran
Siswa TK di Tegal Demo Tolak Pembongkaran Sekolah
Puluhan pelajar TK Pertiwi Margasari, Kabupaten Tegal menolak keras pembongkaran gedung sekolahnya. Aksi penolakkan itu, dilakukan di halaman Balai Desa Margasari, Jumat, 27 Oktober 2017. (Metrotvnews.com/Kuntoro Tayubi)

Metrotvnews.com, Tegal: Puluhan pelajar Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26-65 Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, berunjuk rasa di halaman balai desa setempat, Jumat 27 Oktober 2017. Dalam unjuk rasa itu, pelajar yang masih berusia di bawah 6 tahun menolak pembongkaran gedung sekolahnya untuk dijadikan Pasar Margasari. 

Aksi penolakannya itu ditunjukkan dengan tulisannya di sejumlah lembaran kertas. Tulisan tersebut antara lain, 'Nyong wong bodo!!! Tapi aja dibodoni, Sing umum!!', 'Menolak Pembongkaran TK Pertiwi', 'Menolak Relokasi Pedagang Pasar ke Lapangan Timur Margasari', 'Dadi Pejabat Aja Kementus', 'Nyong Olahragane Ning Ndi'. 

Sembari menunjukkan tulisan itu, para pelajar TK ini berteriak menolak keras pembongkaran gedung sekolahnya.

Salah satu guru TK Pertiwi, Sri Sundiarti menyatakan, pembongkaran gedung sekolahnya yang rencananya akan dilakukan akhir bulan ini belum ada sosialisasi. Karena itu, dia bersama teman-teman guru dan sejumlah siswanya melakukan aksi unjuk rasa. Dia tidak ingin pendidikan siswanya terlantar.

"Saya ingin memperjuangkan pendidikan siswa-siswi kami," kata Eti, sapaan guru TK ini.  

Dia menuturkan, TK Pertiwi 26-65 dibangun pada tahun 1969. Bangunan itu berdiri di tanah pemerintah daerah. Tepatnya di lingkungan eks Kantor Kecamatan Margasari yang berdekatan dengan Pasar Margasari. Mestinya, jika gedung sekolahnya akan dibongkar untuk perluasan Pasar Margasari, pihaknya diberitahu lebih dulu. Sehingga ada persiapan untuk mencari tempat penggantinya.

"Jangan sampai anak didik kami menjadi imbas dari perluasan Pasar Margasari ini," cetusnya.

Direlokasi 

Sementara, Koordinator Lapangan (Korlap) Unjuk Rasa, Harjo Rasdi mengaku sangat mendukung program rencana renovasi dan perluasan Pasar Margasari. Namun, pihaknya tidak setuju jika gedung TK Pertiwi dibongkar. 

Selain itu, pihaknya juga tidak sepakat apabila pedagang Pasar Margasari direlokasi di Lapangan Timur Margasari yang bersebelahan dengan SMPN 1 Margasari. Dipastikan, aktifitas para pengunjung dan pedagang pasar tersebut, dapat mengganggu kegiatan belajar dan mengajar siswa. 

"Anak-anak punya hak pendidikan. Jangan semena-mena terhadap pelajar. Saya akan membela habis-habisan, supaya anak tetap bisa sekolah dan tidak terganggu," kata Harjo Rasdi yang mewakili Forum Wali Murid dan Masyarakat Peduli Pendidikan Desa Margasari ini.

Menurut Harjo Rasdi, relokasi di lapangan timur bukan merupakan satu-satunya tempat di wilayah tersebut. Relokasi dapat dialihkan di berbagai tempat yang berada di wilayah Desa Margasari. Dia berharap, pemerintah daerah mempertimbangkan saat menentukkan tempat. 

"Pertimbangannya harus matang, jangan asal-asalan," tegasnya.

Setelah berteriak yel-yel di halaman balai desa, para pendemo yang terdiri dari pelajar TK, guru TK dan masyarakat ini dipersilahkan masuk ke pendapa Balai Desa Margasari. Di tempat itu, mereka ditemui Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Suspriyanti, Camat Margasari Bambang S, Kapolsek Margasari, Komandan Koramil Margasari, dan Kepala Desa Margasari Eko Riyanto. 

Menurut Suspriyanti, pembongkaran gedung TK Pertiwi sudah diagendakan sejak 2015 silam. Agenda itu masuk dalam Detail Engineering Design (DED) pembangunan dan perluasan Pasar Margasari. Dengan begitu, tentunya pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi kepada pengelola TK Pertiwi dan masyarakat Desa Margasari. 

"Akhir bulan ini, gedung TK memang harus dibongkar. Karena pasar Margasari akan diperluas," kata Suspri di depan para pendemo.

Walau dibongkar, menurut Suspri, pemerintah tidak tinggal diam. Relokasi untuk kegiatan belajar dan mengajar para pelajar TK tetap menjadi prioritas utama. Rencananya, pelajar TK untuk sementara dipindah di kantor Pepabri Margasari atau di kantor Kimtaru Margasari sembari menunggu lahan dari pemerintah. Setelah mendapatkan lahan, nanti akan dibangunkan gedung dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari dinas terkait. 

"Kita tidak akan menyengsarakan pelajar. Kita tetap memikirkan itu. Jadi, ibu guru dan wali murid jangan khawatir," ujarnya.

Sementara untuk relokasi pedagang pasar, lanjut Suspri, bisa dialihkan ke tempat lain. Relokasi di belakang SMPN 1 Margasari, bukan merupakan tujuan utama. Semula, relokasi ada tiga tempat. Yakni, di eks kandang Babi, rest area Klonengan Dupan, dan menentukan sendiri. 

Namun, setelah dirapatkan kembali, relokasi akan ditempatkan di Lapangan Gesing Desa Wanasari, Kecamatan Margasari. Lapangan tersebut sebenarnya milik Perhutani. Namun saat ini digunakan untuk fasilitas umum warga.

"Nanti kita alihkan di Gesing. Jaraknya tidak jauh dari pasar yang lama," ucapnya.

Dia menambahkan, pembangunan dan perluasan Pasar Margasari dianggarkan sebesar Rp18 miliar di APBD 2018. Namun, anggaran itu rencananya akan ditambah menjadi Rp25 miliar. Sedangkan untuk pembongkaran dan relokasi pedagang, dianggarkan dalam APBD Perubahan 2017.

"Pembangunan pasar ini juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sini," imbuhnya.

Tidak Dibongkar

Mantan Bupati Tegal Agus Riyanto yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Margasari, juga angkat bicara. Dia menyatakan, untuk relokasi pedagang bisa ditempatkan di sejumlah tempat. "Yang penting, jangan di belakang SMPN 1 Margasari. Itu sangat mengganggu siswa," kata Agus yang juga sebagai wali murid di SMPN 1 Margasari.

Dia juga berharap, gedung TK Pertiwi tidak dibongkar. Alasannya, karena jika dipindah atau direlokasi, mereka justru akan lebih sengsara. Dipastikan, lahan yang rencananya akan dicarikan oleh pemerintah, tidak mungkin dalam waktu singkat diperolehnya. Untuk itu, TK Pertiwi lokasinya tetap di tempat semula. 

"Mending di situ saja. Anggap saja ada los (lapak pasar) TK di tengah pasar. Kalau masalah bising, itu kan nanti ada mekanismenya sendiri. Saya yakin, pemerintah bisa mengantisipasinya," saran Agus. 



(ALB)