Bupati Tegal Buka Aduan Sengketa Pilkades

Kuntoro Tayubi    •    Senin, 30 Oct 2017 19:37 WIB
Bupati Tegal Buka Aduan Sengketa Pilkades
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Tegal: Bupati Tegal, Jawa Tengah, Enthus Susmono membuka aduan terkait sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang digelar pada 29 Oktober 2017 di 48 desa di Kabupaten Tegal. Utamanya bagi para calon kades atau peserta pilkades yang merasa keberatan dengan hasil penghitungan surat suara tidak sah. 

Enthus tak menampik, jumlah surat suara tidak sah dalam pilkades serentak ini cukup banyak. "Saya siap menampung aduan dari para calon (kades). Dan saya tidak akan memihak dari salah satu calon," kata Enthus Susmono, Senin, 30 Oktober 2017. 

Dia mengungkapkan, surat suara tidak sah dalam pilkades ini jumlahnya cukup signifikan. Surat suara sah hampir terjadi di tiap desa yang menyelenggarakan pilkades. Disinyalir, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait, kurang merata. Sehingga terjadi pencoblosan yang lebih dari satu dan dinyatakan tidak sah. 

Padahal, jika surat suara yang dicoblos tembus secara garis lurus atau simetris, itu bisa dinyatakan sah. Asalkan, coblosan yang tembus itu tidak mengenai kolom pasangan calon lain.

"Sepanjang coblosannya itu simetris, itu tidak masalah. Yang penting, coblosannya tidak mengenai calon lainnya," ujar Enthus.

Menurutnya, apabila ada yang hendak mengadu ke bupati, disarankan secepatnya sebelum pengesahan kepala desa terpilih. Pengesahan dilakukan panitia pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilanjutkan ke bupati. 

Aduan dari calon yang keberatan, Enthus mengaku akan menindaklanjutinya dengan melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah.  "Kalau menghitung ulang suara tidak sah, dimungkinkan masih bisa," ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Dispermades) Kabupaten Tegal Prasetyawan mengakui jumlah surat suara tidak sah memang cukup signifikan. Selama sebelum pelaksanaan pilkades serentak, pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi ke seluruh BPD dan panitia pilkades. 

Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkades. Untuk itu, bagi calon yang keberatan dengan hasil pilkades, dipersilahkan untuk mengadu ke bupati. 

"Nanti bupati bisa menggunakan Keputusan Bupati terkait dengan penghitungan ulang suara tidak sah," jelasnya.

Dia menegaskan, keputusan terhadap sengketa hasil pilkades, bupati diberi waktu selama 30 hari untuk memutuskannya. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 41 ayat 7. 

"Untuk memutuskan itu, bupati telah membentuk tim yang terdiri dari Inspektorat dan panitia pengarah pembantu," ujarnya.

Dia melanjutkan, bupati punya kewenangan untuk memutuskan apakah gugatan tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Jika nantinya keputusan bupati tetap tidak diterima, calon yang mengajukan gugatan bisa menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Langkah terakhir bisa mengajukan gugatan ke PTUN jika tetap tidak terima dengan keputusan bupati," jelasnya. 
(ALB)