Beda Data, Ribuan Siswa di Jepara tak Terima KIP

Rhobi Shani    •    Rabu, 14 Sep 2016 14:32 WIB
kartu indonesia pintar
Beda Data, Ribuan Siswa di Jepara tak Terima KIP
Sejumlah warga menunggu giliran pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Bandarharjo, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (14/8). (Ant/Aditya Pradana Putra)

Metrotvnews.com, Jepara: Ribuan siswa kurang mampu di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dari jenjang SD-SMA, tak mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penyebabnya, pengajuan penerima KIP menggunakan data tahun 2011.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jepara Udik Agus DW, menyebut dari 1.194 siswanya hanya enam orang yang menerima KIP. Padahal, jumlah siswa kurang mampu mencapai 148.
 
“Yang sudah menerima kartu enam anak. Kemudian kami usulkan untuk yang menerima bantuan 148. Biasanya tidak semua nama yang diusulkan menerima, tapi sebagian besar dari yang diusulkan bakal menerima bantuan,” terang Udik, di Jepara, Rabu (14/9/2016).

Baca: Bagikan KIP, Jokowi Minta Siswa Rajin Belajar

Terpisah, Sekertaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Ali Maftuh menambahkan, jumlah siswa yang belum menerima KIP mencapai ribuan. Itu lantaran, ada nama-nama siswa yang diajukan menerima KIP susulan.
 
“Yang belum menerima KIP nama-namanya sudah kami usulkan. Jumlahnya ribuan, tapi nanti yang disetujui berapa kami tidak tahu, biasanya sebagian besar nama yang diusulkan menerima,” kata Ali.

Di tataran pemerintah desa, justru berpendapat lain. Kepala Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Santoso, misalnya. Dia justru menuding banyak kesalahan data penerima KIP.

Santoso bilang, acuan yang digunakan merupakan data tahun 2011. Semestinya, data pengajuan siswa penerima KIP adalah data hasil pemutahiran tahun 2015.



Ini pula yang menyebabkan banyak orang tua protes ke kelurahan. Sebab, kelurahan diberi tugas membagikan KIP ke warga penerima.

“Jadi kesalahan bukan di pihak desa, karena data yang kami terima itu data tahun 2011. Kesalahan dari pendataan awal dan itu sudah kami sampaikan ke Dinas Sosial,” ujar Santoso.
 
Selain kesalahan penggunaan data awal, Santo melanjutkan, kesalahan penulisan identitas siswa menambah carut-marut penyaluran KIP. “Penulisan nama-nama banyak yang salah, sampai revisi data empat kali,” kata Santoso.
 
Jumlah siswa penerima KIP di Desa Langon yang bermasalah, ditambahkan Santoso, mencapai 300 nama lebih. Kesalahan itu meliputi, ketidaksesuaian penulisan identitas dan siswa penerima yang sudah tidak lagi bersekolah.


(SAN)