Buya Maarif: Keppres Tak Bisa Bubarkan HTI

Patricia Vicka    •    Jumat, 19 May 2017 14:44 WIB
pembubaran hti
 Buya Maarif: Keppres Tak Bisa Bubarkan HTI
Buya Ahmad Syafii Maarif saat membuka seminar kebinekaan di Yogyakarta, Jumat 19 Mei 2017--MTVN/Vicka--

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif, menilai pemerintah tak bisa membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan hanya bermodalkan Keputusan Presiden (Keppres). Dia menegaskan pembubaran harus dilakukan melalui jalur hukum.

"Bubarkan mereka (HTI) harus lewat hukum di pengadilan karena mereka sudah punya badan hukum," ujar Buya Maarif usai membuka acara Aksi Kebhinekaan Pelajar Indonesia di Yogyakarta, Jumat 19 Mei 2017.

Langkah hukum harus ditempuh, sebab Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan membebaskan masyarakat untuk membentuk sebuah badan usaha atau organisasi kemasyarakatan. Melalui jalur hukum di pengadilan nanti, HTI bebas untuk membela diri dan membuktikan bahwa mereka tidak melawan Pancasila.

"Biarpun terlambat tapi langkah pembubaran ini sudah tepat jika melalui proses hukum," kata Buya.

Langkah pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas serupa menurutnya adalah langkah tepat. Asalkan dilakukan secara objektif dan bukan untuk kepentingan politik semata-semata. 

Baca: Presiden Disarankan Terbitkan Keppres untuk Bubarkan HTI

Ia mengungkapkan ada beberapa ormas yang sealiran dengan HTI dan akan dibubarkan oleh pemerintah dalam waktu dekat. "Kita sudah tahu. Tapi saya enggak mau ngomong sekarang. Hanya berwenang yang mengumumkan. Intinya ormas dibubarkan secara objektif, jangan untuk membela rezim sendiri," tegas pendiri Maarif institute ini.

Pernyataan Buya Maarif bertentangan dengan pendapat mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie yang menyatakan HTI bisa dibubarkan dengan Keppres. Menurut Jimly, HTI bisa dibubarkan tanpa keputusan pengadilan dan hanya dengan keputusan penuh presiden melalui penerbitan Keppres.

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan karena dianggap menyebarkan paham khilafah dan ideologi anti Pancasila. Pemerintah pun tengah menyiapkan bukti-bukti untuk membubarkan HTI melalui jalur pengadilan.



(ALB)