Prostitusi Berkedok Panti Pijat dan Salon Marak di Tegal

Kuntoro Tayubi    •    Selasa, 31 Oct 2017 17:36 WIB
prostitusi
Prostitusi Berkedok Panti Pijat dan Salon Marak di Tegal
Ilustrasi: MTVN/Rakhmat Riyandi

Metrotvnews.com, Tegal: Penyalahgunaan perizinan tempat usaha marak terjadi di wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bisnis prostitusi banyak berkedok sebagai panti pijat tradisional dan salon kecantikan.

"Itu (salon dan panti pijat plus) memang banyak. Paling banyak di wilayah Pantura (Kabupaten Tegal)," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal, Edy Siswoyo, saat ditemui di kantor Setda Kabupaten Tegal, Selasa 31 Oktober 2017.

Edy mengaku memang pihaknya yang memberikan izin tempat usaha tersebut. Karena ketika mengajukan izin, pemohon melengkapi persyaratannya. Termasuk membayar pajak dan retribusi.

Selain itu, pemohon saat mengajukan izin juga menyatakan bukan untuk tempat prostitusi. Pemerintah pun tak bisa menolak pengajuan izin.

"Ketika mereka syaratnya komplit, saya tidak bisa menolak. Sebab, permohonannya juga jelas sebagai panti pijat tradisional," ujarnya.

Sejauh ini, Edy mengaku belum pernah menemukan bukti jika tempat usaha yang mengatasnamakan sebagai panti pijat digunakan untuk tempat prostitusi. Apabila dirinya menemukan hal itu dia akan langsung mencabut izinnya.

"Tapi kita kan gak tau kalau tempat itu untuk prostitusi. Karena di kamar. Masa, kita bisa lihat," ucapnya.

Sementara, Kepala Satpol PP Kabupaten Tegal Berlian Adjie mengaku sudah sering melakukan razia panti pijat tradisional yang disinyalir digunakan untuk tempat prostitusi. Razia dilakukan di beberapa tempat seperti di wilayah pantura Kabupaten Tegal, tempat obyek wisata, dan di sejumlah tempat lainnya.

Hasil dari razia itu, ada beberapa panti pijat tradisional yang belum mengantongi izin. Bahkan, pihaknya juga berhasil mengamankan puluhan wanita yang diduga berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di beberapa panti pijat.

"Wanita yang kami amankan sudah dikirim ke panti rehabilitasi sosial (resos) Solo dan Jakarta," ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tegal Nursidik meminta agar tempat usaha yang belum memiliki izin diberi peringatan tegas. Tak terkecuali panti pijat tradisional yang disalahgunakan, juga diberi surat peringatan. Apabila surat peringatan itu diindahkan, sebaiknya ditutup.

"Satpol PP harus tegas terhadap panti pijat tradisional yang tidak sesuai dengan peruntukkannya," tukasnya.


(SUR)