Pemerintah Dituding Gunakan KHL 2015 untuk Tetapkan UMK 2018

Rhobi Shani    •    Senin, 30 Oct 2017 15:43 WIB
upah
Pemerintah Dituding Gunakan KHL 2015 untuk Tetapkan UMK 2018
Aksi demo serikat buruh menuntut besaran UMK Jepara 2018 di depan kantor bupati Jepara, Senin 30 Oktober 2017, MTVN - Rhobi Shani

Metrotvnews,.com, Jepara: Pemerintah tak transparan melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan menggunakannya untuk menentukan upah minimum kabupaten (UMK) 2018. 

Ketua PC Kabupetan Jepara Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Mochamad Abidin mengatakan survei KHL meliputri 60 poin. Di antaranya harga kos atau kontrakan tempat tinggal dan bahan pokok makanan. 

Baca: Buruh Jepara Demo Tolak Penetapan UMK 2018

“Kami juga survei sendiri harga kontrakan atau kost-kostan di sekitar pabrik,” ujar Abidin dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Jepara, Jateng, Senin 30 Oktober 2017.
 
Abidin bilang, hasil survei FSPMI menunjukan harga kontrakan sebulan mencapai Rp500 ribu. Sementara, harga kontrakan hasil survei pemerintah Rp350 ribu. Selisih nominal juga terjadi pada poin KHL lainnya, seperti biaya listrik.
 
“Jadi yang digunakan pemerintah itu hasil survei tahun 2015. Sementara untuk upah 2018, survei yang kami lakukan ya, tahun 2017 ini. Kami melihat pemerintah tidak transparan karena saat survei kami tidak dilibatkan,” kata Abidin.
 
Abidin mengungkapkan, berdasarkan hasil servei KHL tersebut, serikat buruh menuntut UMK Jepara tahun 2018 sebesar Rp2,4 juta. Meski begitu, pihaknya tidak menutup diri untuk diajak kembali berdialog dengan pemerintah.

Bila perusahaan keberatan, ujar Abidin, buruh siap berdialog. Agar, semua pihak merasa nyaman terkait UMK baru.
 
Asisisten II Bupati Jepara Sujarot yang menerima perwakilan peserta aksi menyampaikan, pihaknya akan meneruskan apa yang menjadi aspirasi buruh kepada bupati. Sementara, usulan UMK hasil rapat pleno bersama dewan pengupahan, perwakilan pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja sebesar Rp1,7 juta akan segera dilaporkan ke gubernur.
 
“Pak Bupati saat ini tidak ada di tempat, maka apa yang menjadi aspirasi saudara-saudara semua akan saya laporkan. Selanjutnya, kalau mau beraudiensi dengan Pak Bupati, silakan membuat surat lagi,” ujar Surjarwo usai mendengar aspirasi perwakilan buruh di ruang Rapat 1 Sretariat Daerah Kabupaten Jepara.  


(RRN)