Dua Kades di Brebes Divonis Setahun karena Korupsi

Kuntoro Tayubi    •    Kamis, 30 Nov 2017 19:29 WIB
korupsi
Dua Kades di Brebes Divonis Setahun karena Korupsi
Ilustrasi. MTVN/M Rizal

Brebes: Dua kepala desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, divonis setahun penjara karena terlibat kasus pengadaan sertifikat tanah Program Nasional Agraria (Prona). Vonis itu diputuskan majelis hakim dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa malam, 28 November 2017.

Keduanya adalah Kades Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Sri Retno Widyawati dan Kades Larangan/Kecamatan Larangan, Subandi. Vonis yang diterima terdakwa itu lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU),

Kuasa Hukum terdakwa Subandi, Tobidin, saat dikonfirmasi membenarkan putusan tersebut. Ia mengatakan kliennya dan terdakwa Sri disidang di hari yang sama. "Hakim dan JPU sama, mereka divonis masing masing satu tahun. Tapi detainya untuk terdakwa Sri Retno saya tidak tahu, karena bukan pengacaranya,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Dalam bekas  tuntutan, lanjut Tobidin, terdakwa Subandi dituntut hukuman penjara selama 2 tahun dipotong masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp50 juta. Hal itu karena dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf C UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan subsidair Pasal 11 UU yang sama.

"Ada barang bukti yang disita penyidik tidak terbukti terkait kasus yang tengah diproses, klien kami mendapatkan uang pengembalian uang yang disita sebesar Rp40.579.000," kata Tobidin.

Menurut dia, uang yang dikembalikan merupakan uang yang disita dari kliennya. Uang itu merupakan uang pribadi untuk digunakan menjalankan program bank sampah di desa. Uang tersebut digunakan untuk membeli tiga unit sepeda motor roda tiga, pembuatan tugu desa dan jembatan desa.

Dalam putusannya majelis hakim memyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pidana Pasal 12 huruf C UU RI  UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Namun, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair.

"Jadi, untuk pasal 12 sebagai dakwaan primer tidak terbukti, dan yang terbukti pada pasal 11 sebagai dakwaan subsidair," jelasnya.

Atas putusan majelis hakim tersebut, lanjut dia, kliennya menerima. "Atas putusan ini, klien kami menerima. Namun untuk JPU masih pikir-pikir dan kami masih menunggu inkcraht," pungkasnya.

Sementara terdakwa Subandi menerima putusan itu karena mengaku telah berbuat salah secara adminstrasi dan melanggar aturan yang berlaku. Pengembalian uang dari putusan hakim, membuktikan dirinya tidak ada niat untuk melakukan korupsi.


(SUR)