Serapan Anggaran 14 SKPD Jepara di Bawah 50 Persen

Rhobi Shani    •    Kamis, 24 Nov 2016 12:02 WIB
apbd
Serapan Anggaran 14 SKPD Jepara di Bawah 50 Persen
Pembangunan monumen tiga tokoh pejuang wanita Jepara di bundaran Ngabul, Jepara, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com/Rhobi Shani)

Metrotvnews.com, Jepara: Hingga November 2016, serapan anggaran di 14 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah masih di bawah 50 persen. Sebanyak 13 proyek gagal lelang tahun ini.

Rendahnya serapan anggaran itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Jepara, Edi Sujatmiko. Sayangnya, Edi enggan merinci SKPD mana saja yang belum optimal menyerap anggaran. Termasuk, persentase serapannya.

Khusus untuk level kecamatan, kata Edi, serapan anggaran paling rendah Kecamatan Pakis Aji, yaitu baru 75,18 persen. “Untuk yang serapannya masih rendah harus segera digenjot,” ujar Edi, Kamis (24/11/2016).

Lebih lanjut Edi menguraikan, realisasi keuangan hingga Senin 21 November 2016 sudah mencapai Rp476,3 miliar. Realisasi ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp436,4 miliar.

“Jika dihitung ada kenaikan empat persen,” kata Edi.

Berdasar hasil pamantauan terakhir, Edi melanjutkan, masih ada SKPD yang belum beres urusan pengadaan barang dan jasanya. Sebab hingga awal pekan ini belum rampung. Sehingga perlu langkah strategis untuk mengatasi persoalan itu.

“Lebih baik segera dilakukan pemutusan kontrak karena waktu sudah mepet. Sisanya bisa dimasukkan dalam kegiatan tahun depan,” tandas Edi.

Kabag Pembangunan Setda Jepara Edi Marwoto mengatakan ada 13 proyek yang gagal lelang tahun ini. Penyebabnya beragam. Mulai dari tidak ada calon rekanan yang memenuhi persyaratan hingga sepi peminat lelang.

“Jumlah paket penyediaan barang jasa melalui ULP Jepara sebanyak 310 paket. Sementara yang sudah dilelangkan 297 paket. Sisanya gagal dilelangkan,” papar Edi Marwoto.

Pelaksana tugas Bupati Jepara Ichwan Sudrajat menyayangkan masih adanya belasan SKPD yang serapan anggarannya di bawah standar. Agar persoalan serupa tak terulang, Ichwan mewajibkan seluruh kepala dinas atau pucuk pimpinan tiap instansi wajib hadir saat rapat rencana operasional kegiatan (ROK). Jika berhalangan hadir, pihaknya yang akan mendatangi yang bersangkutan.

“Ini harus diperhatikan. Masa realisasinya di bawah 50 persen di bulan November. Realisasi SPJ maksimal 15 Desember 2016,” sesal Ichwan.


(SAN)