Sultan Sambut Positif Putusan MK soal Calon Gubernur DIY

Patricia Vicka    •    Kamis, 31 Aug 2017 19:11 WIB
keraton yogyakarta
Sultan Sambut Positif Putusan MK soal Calon Gubernur DIY
Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono di acara kenduri memperingati pengesahan UU Keistimewaan DIY, MTVN - Vicka

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui pria maupun wanita bisa menjadi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pun menyambut baik keputusan tersebut.

Dalam laman resmi www.mahkamahkontitusi.go.id, MK memutuskan frasa dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Frasa yang dibatalkan itu bertuliskan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah warga negara RI yang harus memenuhi syarat: menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara, istri, dan anak.

Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016 itu pun menunjukkan siapapun, perempuan maupun laki-laki, bisa menjadi gubernur DIY. Putusan itu disampaikan dalam rapat pleno terbuka MK pada Kamis 31 Agustus 2017.

Gubernur sekaligus Raja Yogyakarta, Sri Sultan, mengaku belum membaca lebih jelas putusan itu. Namun ia mendukung penghapusan peraturan yang mengandung unsur diskriminasi gender dalam pengangkatan gubernur DIY.

"Artinya negara tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Siapapun bisa (menjadi raja/gubernur)," tegas Sultan usai menghadiri Kenduri Rakyat peringatan lima tahun UU Keistimewaan DIY di Pasar Beringharjo Yogyakarta, Kamis 31 Agustus 2017.

Sultan meminta segenap pihak, termasuk keluarga keraton, menerima putusan MK. Sebab MK selalu bisa menjadi rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebahagiaan pun disampaikan Ratu Yogyakarta GKR Hemas. Ratu Hemas menilai putusan MK itu memperkuat legitimasi perempuan menjadi pemimpin, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Alhamdulilah. Dengan dibatalkannya itu, sudah kuat secara hukum. Siapapun calon gubernur enggak ada persyaratan istri atau suami," tutur Hemas.



(RRN)