Honorer Kudus Menuntut Diangkat jadi PNS

Rhobi Shani    •    Selasa, 18 Sep 2018 12:29 WIB
tenaga honorer
Honorer Kudus Menuntut Diangkat jadi PNS
Demo guru honorer tuntut diangkat jadi PNS di Kudus, Jawa Tengah. Medcom.id/Rhobi Shani

Kudus: Ratusan honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer K2 (FKH-K2) berdemonstrasi di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster tuntutan bertuliskan "2018 K2 Jadikan PNS" dan "K2 layak di-CPNS/PNS-kan". Mereka juga menggelar orasi sembari meneriakkan yel-yel bernada tuntutan.

Koordinator FKH-K2 Kabupaten Kudus Muhamad Saifudin menyampaikan menyampaikan sejumlah tuntutan pegawai honorer. Pertama, pemerintah mengangkat honorer jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tanpa syarat.

Mereka juga meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) tidak membuka formasi CPNS jalur umum di Kabupaten Kudus sebelum mereka diangkat menjadi CPNS.

"Rencana penerimaan CPNS Kabupaten Kudus 2018 harus dihentikan sebelum kami pegawai honorer K2 diangkat menjadi CPNS," ujar Saifudin, Selasa, 18 September 2018.

Tuntutan ketiga, Pemkab Kudus mengakomodir tuntutan mereka. Caranya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Penjabat Bupati Kudus agar serius dalam memperhatikan dan berpihak kepada honorer K2.

"Kami juga meminta Sekda (sekretaris daerah) mengajukan formasi baru CPNS kepada pemerintah pusat untuk tenaga honorer K2 yang telah mengabdi puluhan tahun," kata Saifudin.

Salah satu peserta aksi, Yuni Rohayati mengatakan pembukaan formasi seleksi CPNS tahun 2018 untuk Kabupaten Kudus hanya mengakomodir 29 orang. Sementara jumlah K2 di Kudus mencapai 225 orang.

"Kalau bisa status K2 yang 225 itu bisa terakomodir semua. Pengabdian kami sudah puluhan tahun, paling sedikit 13 tahun," ujar pegawai honorer K2 di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Kudus.

Penjabat Bupati Kudus Riena Retnaningrum didampingi Sekda Kudus Sam’ani Intakoris menemui peserta aksi. Riena tidak bisa berbuat banyak, sebab kebijakan penerimaan seleksi CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dia berjanji akan melayangkan usulan ke Kemenpan-RB agar membuka formasi baru bagi K2. "Pada prinsipnya, kami akan mengirim surat pada Kemenpan RB karena kewenangan penuh ada di pusat. Mudah-mudahan dapat mengakomodir rekan-rekan K2," tandas Riena.


(SUR)