Ketua MPR Tegaskan tak Ada Makar Sipil di Negara Demokrasi

Pythag Kurniati    •    Jumat, 25 Nov 2016 13:16 WIB
unjuk rasa
Ketua MPR Tegaskan tak Ada Makar Sipil di Negara Demokrasi
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyambangi Gedung KPK, Jakarta. (Media Indonesia/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Solo: Isu akan ada tindakan makar pada unjuk rasa 2 Desember mendapat berbagai tanggapan para petinggi Republik. Ada yang serius, tak sedikit pula yang menganggap itu hanya pesan kosong.

Tak terkecuali Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan. Dia mengatakan saat ini tidak ada kerawanan keamanan dan politik. "Tidak ada makar dilakukan oleh sipil di negara penganut sistem demokrasi," ujar Zulkifli usai menghadiri Sidang Pleno Ke-11 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (Efebi) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/11/2016).

Baca: Polri Sebut Indikasi Makar Tampak Semakin Nyata

Ia meyakini tidak akan terjadi apa-apa dengan negara. Rencana aksi 2 Desember pun diyakini berjalan aman. Penyebabnya, kata dia, bangsa Indonesia memiliki energi sosial luar biasa.

Zulkifli menerangkan bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk menghasilkan perdamaian. Sedangkan nilai kebhinekaan, lanjutnya, tidak akan tercederai.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli mengaku sedang merencanakan sebuah dialog atau rembug nasional. "Dihadiri semua kalangan serta tokoh-tokoh bangsa," kata Ketua Umum PAN itu. Hasil dialog juga harus disepakati dan tidak menimbulkan pro-kontra.

Rencananya, Zulkifli akan mengundang tokoh partai politik, ormas, tokoh masyarakat serta kalangan cendikiawan. "Habib Rizieq juga kami ajak supaya kita benar-benar mengerti apa saja persoalannya," ujarnya.

Dialog, lanjutnya, merupakan formula yang tepat untuk  mencairkan ketegangan dan persoalan. Terlebih Indonesia menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat.

Meski belum dapat memastikan waktu dialog digelar namun Zulkifli menjamin tidak akan berhenti sampai dialog saja. Melainkan hasil aspirasi pun akan didistribusikan.

"Jika ada aspirasi yang harus diselesaikan kepada Presiden, maka akan disampaikan kepada Presiden. Begitu juga jika aspirasi itu harus disampaikan ‎kepada Kapolri, Panglima TNI atau Parlemen, nanti semua kita distribusikan," kata Zulkifli.

Ancaman NKRI

Pada kesempatan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mewanti-wanti bahwa aksi pada 25 November dan 2 Desember patut diwaspadai. Kedua aksi itu berpotensi pada upaya penggulingan pemerintah.



Demi mengamankan aksi, Kapolri berkali-kali menggelar rapat dengan unsur TNI. Termasuk pada Senin (21/11/2016), ‎Tito menggelar rapat dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo.

Dalam pertemuan itu, keduanya memberikan arahan ke seluruh pejabat Polri dan TNI melalui video conference. Seluruh elemen diminta siaga karena diduga bakal ada yang mengancam keutuhan NKRI.


(SAN)