Ketua DPRD Sebut UMP 2019 DIY Terlalu Kecil

Patricia Vicka    •    Kamis, 01 Nov 2018 17:42 WIB
upahump
Ketua DPRD Sebut UMP 2019 DIY Terlalu Kecil
Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung di kantor DPRD DIY, Kamis, 1 November 2018. Medcom.id/ Patricia Vicka.

Yogyakarta: Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2019 dinilai terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup para buruh. UMP 2019 ditetapkan sebesar  Rp1.570.922,7.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung mengatakan, kenaikan upah belum mensejahterakan buruh. Jika melihat harga kebutuhan pokok pangan dan non pangan di wilayah DIY, Yoeke memperkirakan besaran UMP hanya bisa memenuhi biaya makan dan sewa tempat tinggal.

"Untuk ukuran Yogyakarta, segitu (UMP) kecil sekali. Tidak ada sisa uang untuk menabung atau investasi," kata Yoeke di kantor DPRD DIY, Kamis, 1 November 2018.

Padahal investasi penting untuk menanggulangi kemiskinan. Sebab seseorang rentan miskin tanpa tabungan. Ia mengusulkan Pemda DIY untuk memberikan bantuan kepada buruh dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Bantuan ini dirasa lebih mudah direaisasikan ketimbang mengubah rumus dan komponen penyusun upah. Bantuan bisa dibagi bersama pemerintah Kabupaten dan Kota. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban hidup para buruh.

"Misalnya di Sleman ada ribuan buruh. Pemda DIY tinggal sharing dengan Pemkab Sleman untuk membayarkan biaya BPJS Kesehatan para buruh tiap bulan," jelas Yoeke.

Sementara di bidang pendidikan, ia mendorong Pemda memberikan bantuan keringana atau beasiswa pendidikan kepada anak-anak buruh dari tingkat SD-SMA. Skema pemberian bantuan diserahkan kepada Pemda DIY.

"Mau pakai Bosda atau skema lainnya silahkan. Yang penting ada bantuan pemerintah untuk pendidikan," tegas politikus PDI Perjuangan ini.

Terakhir ia juga menyarankan Pemda untuk memberi bantuan biaya perumahan. Para buruh butuh bantuan untuk membayar biaya sewa rumah atau kamar yang semakin melambung tinggi.

Senafa, Wakil Ketua DPRD DIY Arief Noor Hartanto menilai besaran UMP terlalu kecil. Dengan besaran upah yang rendah, Pemerintah disarankan untuk merancang kenaikan upah dalam jangka panjang. Dasar perumusan UMP tersebut adalah prediksi inflansi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Pemerintah harus berfikir kenaikan UMP tidak setiap tahun. tapi misalnya langsung lima tahun naik sekian. jadi jelas arah mensejahterahkan buruh," pungkas pria yang disapa Inung ini.

Pemerintah DIY memutuskan UMP DIY 2019 sebesar Rp1.570.922,73. Sementara UMK Kota Yogyakarta Rp1.846.400, Sleman Rp1.701.000, Bantul Rp1.649.800 Kulonprogo Rp1.613.000 dan Gunungkidul Rp1.571.000. 


(DEN)