Putusan MK Permudah Birokrasi bagi Penghayat Kepercayaan

Patricia Vicka    •    Selasa, 14 Nov 2017 19:29 WIB
kepercayaanpenghayat kepercayaan
Putusan MK Permudah Birokrasi bagi Penghayat Kepercayaan
Penghayat berbagai kepercayaan berfoto bersama sambil memegang KTP usai menjadi saksi pada sidang lanjutan uji undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Foto: ANTARA/WIdodo S Jusuf

Yogyakarta: Putusan MK yang memberi tempat bagi penghayat kepercayaan mencantumkan keyakinannya pada kolom KTP. Walau selama ini masyarakat Indonesia mengakui keberadaan penghayat, kini penghayat mendapat pengakuan secara legal formal.

Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM) Ari Sujito menyebut, putusan MK akan mempermudah penghayat kepercayaan mengurus birokrasi.  "Selama ini ada beberapa birokrasi yang dipersulit saat yang dianut tidak sesuai dengan yang di KTP," kata dia melalui sambungan, Selasa 14 November 2017.

Urusan surat-surat formal di pemerintahan atau sektor hukum juga akan semakin lancar.Para penghayat kepercayaan juga bisa lebih bebas beribadah dan menjalankan kegiatan ajaran kepercayaannya di tempat umum.

Ari menyebut kemudahan ini datang karena melalui keputusan MK, pemerintah sudah mengakui dan melindungi anggota penghayat kepercayaan dari segi hukum. Namun, dia menganggap pemerintah harus secepatnya membuat peraturan turunan dari keputusan MK.

"Mereka butuh peraturan turunan dari keputusan MK untuk payung hukum lebih kuat. Bisa saja bentuk turunanya itu Peraturan Pemerintah,"tegas dia.

Peraturan turunan menurut Ari ini bisa lebih memberi jaminan perlindungan dan keamanan para Penghayat Kepercayaan.


(SUR)