78.065 SKTM Palsu di Jateng Dibatalkan

Budi Arista Romadhoni    •    Selasa, 10 Jul 2018 12:17 WIB
PPDB 2018
78.065 SKTM Palsu di Jateng Dibatalkan
Sisiwa mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (ANT/Adeng Bustomi)

Semarang: Sebanyak 78.065 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu dibatalkan. Puluhan ribu SKTM palsu itu digunakan untuk mendaftar di SMA dan SMK se-Jawa Tengah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA/SMK tahun ini.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jateng, jumlah daya tampung SMA se-Jateng yakni 113.325 dengan jumlah pendaftar 113.092. Jumlah peminat menggunakan SKTM yakni 62.456 dan setelah diverifikasi, tersisa 26.507. Sehingga masih ada kursi yang belum terisi untuk SMA.

Sedangkan untuk SMK negeri, jumlah pendaftar melebihi kuota yakni 108.460 dengan kuota 98.486. Pengguna SKTM sebanyak 86.436, yang masuk seleksi 44.320 atau sekitar 45 persen.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan seluruh sekolah hari ini, Selasa 10 Juli 2018, diminta melakukan verifikasi SKTM dengan menerjunkan langsung para guru ke rumah pendaftar.

“Persoalannya hari ini kan SKTM, banyak komplain yang masuk ke saya. Sebenarnya teman-teman di daerah sudah banyak yang memverifikasi dan bagus, namun ada juga yang kurang serius. Hari ini full saya perintahkan untuk verifikasi,” katanya saat mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Jawa Tengah, Semarang, Selasa 10 Juli 2018.

Dari pantauan tersebut, ditemukan adanya sejumlah sekolah yang menerima siswa dengan SKTM mencapai 90 persen. Temuan tersebut dirasa janggal.

Ganjar kemudian menelepon langsung sejumlah kepala sekolah yang belum memverifikasi. Yakni, SMA Mojogedang Karanganyar, SMK Negeri 2 Blora, dan SMK 1 Purwokerto.

“Saya tegas pada kepala sekolah yang tidak mau melakukan verifikasi, kalau tidak mau jadi kepala sekolah ya berhenti, saya tegas saja,” tegasnya.
 
PPDB online dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah provinsi menerima siswa tidak mampu paling sedikit 20 persen.

“Tapi tidak ditulis maksimumnya, maka terjadi perdebatan. Saya pastikan setelah ini bertemu dengan Pak Menteri, sistemnya harus diubah tidak seperti ini,” ujarnya.

Terkait dengan adanya permintaan dari masyarakat tentang diulangnya pelaksanaan PPDB, Ganjar mengatakan tidak mungkin diulang karena sudah dilakukan.

“Kita tanggung jawab. Yang penting verifikasinya kalau sekarang dan ini jadi evaluasi,” ucapnya.
 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo, mengatakan sudah mengumpulkan kepala sekolah ataupun perwakilan untuk memverifikasi penggunaan SKTM.

Sejumlah sekolah sudah memverifikasi, bahkan ada juga yang menggandeng pihak kepolisian untuk menerangkan konsekuensi hukum jika menggunakan data palsu.

“Ya, bekerja sama dengan polsek atau polres setempat untuk menjelaskan tentang aturan hukumnya. Seperti SMA 1 Boyolali. Dan ternyata setelah orang tua dikumpulkan, ada yang menarik SKTM,” ujarnya.


(LDS)