Tersandung UU Pilkada, Bupati Jepara Anulir Pengangkatan Pejabat

Rhobi Shani    •    Selasa, 23 Aug 2016 10:14 WIB
pilkada serentak
Tersandung UU Pilkada, Bupati Jepara Anulir Pengangkatan Pejabat
Panwaslu Jepara meminta klarifikasi BKD Jepara berkait pengangkatan pejabat. (Metrotvnews.com/Rhobi Shani)

Metrotvnews.com, Jepara: Pemerintah Kabupaten Jepara membatalkan pengangkatan delapan pejabat eselon III. Pejabat yang dilantik pada Kamis 19 Agustus 2016, dikembalikan ke posisi semula.

Kabid Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara Slamet Budi Haryoto menyampaikan, pembatalan ini menyusul surat yang dilayangkan Panwaslu Kabupaten Jepara. Pasalnya, Panwas menilai ada indikasi pelanggaran Pilkada. Yaitu, pergantian pejabat jelang perhelatan Pilkada.
 
“Surat (pembatalan) itu sudah kita sampaikan ke Kemendagri dan Pemprov Jateng,” ujar Budi, Selasa (23/8/2016).

Pemkab Jepara melakukan pengangkatan itu, Budi Haryoto melanjutkan, lantaran faktor kekosongan jabatan. Sejumlah pos jabatan memang sudah lowong dalam beberapa bulan terakhir. Seperti Camat Pecangaan, Bangsri dan Kalinyamatan.
 
“Proses pengisian jabatan yang kosong itu sudah lama direncanakan. Tapi ternyata muncul UU Pilkada No 10 tahun 2016 yang baru disahkan tanggal 1 Juli lalu,” kata Budi.
 
Budi menambahkan, untuk sementara waktu, posisi jabatan yang kosong akan tetap diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yang sebelumnya. Atau dengan kata lain, tak ada pengisian jabatan selama batas waktu yang diatur regulasi.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara Arifin menekankan, agar BKD aktif terus mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Ukir agar tetap menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada. Langkah ini penting agar para abdi negara itu tak terkotak-kotak yang berimbas menurunnya pelayanan kepada masyarakat karena terlibat dalam aksi dukung mendukung pasangan calon tertentu.

“Aturannya sudah jelas. Kami akan mengambil tindakan tegas jika ada ASN yang tidak menjaga netralitasnya,” tandas Arifin.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu wilayah yang bakal menggelar Pilkada Serentak 2017. Pengangkatan pejabat tidak diperkenankan oleh undang-undang karena dinilai bakal mencederai netralitas ASN dalam pesta demokrasi.


(SAN)