Kebijakan yang Baik Itu yang Bermanfaat untuk Rakyat

Pythag Kurniati    •    Minggu, 10 Dec 2017 13:02 WIB
perizinanpelayanan publik
<i>Kebijakan yang Baik Itu yang Bermanfaat untuk Rakyat</i>
Presiden Jokowi dalam Hari HAM Sedunia ke-69 di Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu, 10 Desember 2017. Foto: Istimewa.

Solo: Presiden Joko Widodo menegaskan ukuran kebijakan yang baik harus memperhatikan hak warga negara, tidak didasarkan pada kuantitas semata. Pernyataan tersebut dikemukakan Jokowi saat menghadiri Hari HAM Sedunia ke-69 di Kota Solo, Jawa Tengah.

"Kebijakan yang baik bukan seberapa banyak yang dilakukan oleh pemerintah, tapi seberapa banyak yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, utamanya masyarakat bawah," ungkap Presiden Jokowi, Minggu, 10 Desember 2017.

Presiden berpesan agar pembuat kebijakan, birokrat, politisi, bahkan pengusaha, melihat keadaan dari sisi masyarakat bawah. Pengawalan kebijkana juga harus dilakukan dari hilir ke hulu.

"Mengontrol, mengawasi, memonitor. Selalu kita lihat di lapangan dari sisi masyarakat," bebernya.

Jokowi menambahkan, dalam rangka pemenuhan hak-hak warga negara, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Misalnya membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 17,9 juta anak dari keluarga tak mampu. Sedangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah mencapai 92,4 juta penerima.

Dalam momentum hari HAM Sedunia ke-69, Jokowi mengingatkan, selain hak sipil dan hak politik, hak warga dari hak sosial, ekonomi, dan kultural juga harus dijaga. Ia pun meminta keyakinan beragama, ekspresi kultural dan budaya masyarakat dilindungi maksimal.

Kemudian, hak masyarakat lokal dan hak masyarakat adat juga menjadi perhatian. "Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan pada tanah dan hutan adat pada masyarakat lokal dan adat," katanya.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menerangkan, pemerintah berkomitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM. Salah satu capaiannya dapat dilihat dari hasil dialog Universal Periodic Review (UPR).

Bersama dengan Menteri Luar Negeri, Yasonna memimpin delegasi RI membahas perkembangan implementasi HAM 4 tahun terakhir. "Banyak negara anggota PBB yang mengapresiasi pemajuan HAM di Indonesia," katanya.

Komitmen lainnya, kata Yasonna yakni pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). RANHAM merupakan paduan nasional dalam upaya pemenuhan dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia.

"Tahun 2017, aksi RANHAM di daerah mencapai 52,26 persen. Diharapkan akhir tahun Pemda mempercepat pelaksanaan Aksi HAM daerah hingga mencapai 100 persen," terang Yasonn


(SUR)