Pukat UGM: KPK Masih Bisa Jadikan Setnov Tersangka

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 19 Oct 2017 15:40 WIB
korupsi e-ktp
Pukat UGM: KPK Masih Bisa Jadikan Setnov Tersangka
Peneliti Pukat UGM Hifdzil Alim (kedua kanan) dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Fatahillah Akbar (kanan) -- MTVN/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bisa menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el). Ini adalah salah satu hasil eksaminasi atau kajian atas putusan praperadilan Setnov yang dikabulkan Hakim Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"KPK bisa melakukan proses hukum sesuai prosedur," kata Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Hifdzil Alim saat konferensi pers di Kantor Pukat UGM Yogyakarta, Kamis 19 Oktober 2017.

Hifdzil menjelaskan, KPK perlu memenuhi prosedur hukum acara dalam menetapkan tersangka. Berdasarkan hasil eksaminasi, status tersangka Setnov yang dibatalkan dalam sidang praperadilan hanya soal masalah teknis dan bukan soal materi.

"Kami yakin, banyak materi yang dikumpulkan KPK. Dari eksaminasi yang kami lakukan, barang bukti dapat digunakan untuk menetapkan tersangka baru. Catatannya, KPK perlu ikut prosedur. Perlu ada jeda waktu untuk menetapkan tersangka," kata dia.

Menurut Hifdzil, keputusan praperadilan Setnov tak bisa jadi alat pelemah KPK untuk memeriksa kasus korupsi. Secara hukum dan politik, posisi KPK masih kuat dan harus tetap jalan memeriksa kasus KTP-el.

"Kuasa hukum Setya Novanto akan melaporkan KPK ke Bareskrim kalau menetapkan kliennya sebagai tersangka. Kalau KPK kembali lakukan penetapan tersangka dan benar dilaporkan, pelaporan itu tidak berdasar. KPK bisa melaporkan balik dengan Pasal 21 UU Tipikor dasar obstruction of justice," ujarnya.

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Fatahillah Akbar menyatakan, hal yang belum terjawab dalam putusan praperadilan Setnov yakni formal tidaknya surat perintah penyidikan KPK dalam penanganan kasus itu. Seharusnya, jika hakim lebih aktif, bisa membahasnya lebih jauh.

"Eksaminasi ini sebagai fungsi pengawasan, sebagai pembelajaran penegakan hukum. Putusan hakim sudah tepat tapi dalam beberapa bagian," ungkapnya.


(NIN)