Warga Tolak Pembangunan Bandara di Kulonprogo Kerap Diintimidasi

Ahmad Mustaqim    •    Minggu, 18 Sep 2016 14:56 WIB
bandara
Warga Tolak Pembangunan Bandara di Kulonprogo Kerap Diintimidasi
Ratusan orang dari Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo menolak rencana pembangunan bandara. Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Kulonprogo: Warga Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menolak pembangunan bandara di Dukuh Macanan, Desa Glagah, mengaku kerap diintimidasi.

Koordinator warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) Martono mengatakan, intimidasi yang dialami anggotanya sudah terjadi sejak awal penolakan pembangunan bandara. Warga didatangi sejumlah orang yang menyebutkan penolakan pembangunan bandara itu merupakan sikap perlawanan terhadap negara dan dapat terancam hukuman penjara. Ada pula yang mengancam tanah penolak rencana pembangunan bandara akan dirampas paksa.

"Sikap kami, silakan saja ngomong (intimidasi) seperti itu. Itu hak kalian (orang yang mengintimidasi). Kami punya hak mempertahankan tanah kami," kata Martono kepada Metrotvnews.com, Minggu (18/9/2016).

Warga yang tinggal di pinggiran proyek bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) itu juga kerap diintimidasi. Mereka diancam tak mendapat ganti rugi jika menolak pembangunan itu.

"Sampai saat ini kami masih menolak pembangunan bandara. WTT tak akan menerima uang ganti rugi. Kami akan mempertahankan tanah hak milik sah kami," ujar dia.

Kepala Desa Glagah, Kecamatan Temon, Agus Parmono membantah pemerintah desa mengintimidasi itu. Ia mengaku selalu memberikan undangan untuk setiap proses, termasuk pembayaran uang ganti rugi.

"Nilai ganti ruginya sesuai luasan lahan. Kelihatannya ada (anggota WTT) yang masuk (hadir saat pembayaran ganti rugi)," kata Agus.

Sebelumnya, Kepala BPN DIY, Ari Yuriwin, menyatakan masih melakukan validasi data untuk pembayaran ganti rugi bagi warga yang lahannya terdampak. Rencananya, pembayaran ganti rugi dilakukan PT Angkasa Pura mulai 15 Agustus hingga 2 September.

Penolakan WTT terhadap rencana pembangunan bandara telah mulai saat wacana tersebut digulirkan. Penolakan berlanjut ketika WTT yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menggugat dokumen Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.

Menang di tingkat gugatan, kelompok WTT kalah di tingkat kasasi. Hingga kini, perlawanan masyarakat WTT untuk menolak proyek pmbangunan bandara masih didampingi LBH Yogyakarta.

Poses kelanjutan proyek pembangunan bandara NYIA memasuki tahap pembayaran gantu rugi lahan melalui pemerintah desa setempat. Proses itu telah mulai sejak 14 September hingga 4 Oktober mendatang. Pembayaran uang ganti rugi itu dilakukan pada Senin hingga Kamis dengan cara transfer melalui rekening masing-masing kepala keluarga yang terdampak pembangunan bandara.


(TTD)