Kapal Asing di Natuna, Susi: Saya di Jalan yang Benar

Patricia Vicka    •    Senin, 10 Oct 2016 18:07 WIB
pencurian ikan
Kapal Asing di Natuna, Susi: Saya di Jalan yang Benar
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dikerumuni warga saat helikopter yang ditumpanginya mendarat darurat di lapangan Kelurahan Banyuurip, Temanggung, Jateng, Minggu (9/10/2016). (Media Indonesia/Tosiani)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menampik ucapan Menko Maritim Luhut Pandjaitan soal diperbolehkannya nelayan asing menangkap ikan di perairan Natuna. Menurut Susi, ucapan Luhut hanyalah wacana belaka.

Susi tetap berpegang teguh melarang kapal asing menangkap ikan di wilayah Natuna. 

"Dia sudah ngomong sendiri kalau itu wacana. Tapi mungkin Pak Luhut takut sama kebenaran. Karena saya, kan, di jalan yang benar," ujar Susi usai membuka Simposium Internasional Pemberantasan Kejahatan Perikanan di Gedung Agung Yogyakarta, Senin (10/10/2016).

Wacana itu disampaikan Luhut lantaran potensi perikanan di Natuna tidak tergarap maksimal. Persediaan ikan yang melimpah ini, menurut Luhut, harus dikelola dengan baik agar mampu meningkatkan industri perikanan di tanah air mengingat kondisi kapasitas dalam negeri belum optimal.

Baca: Luhut Masih Buka Peluang Kapal Asing Tangkap Ikan di Natuna

Namun Susi berpedoman ikan yang melimpah justru memberi dampak positif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Harga ikan akan makin terjangkau. 

"Biar saja ikan itu berlebihan. Dulu ikan Tenggiri dijual Rp80 ribu-Rp100 ribu per kilogram. Sekarang cuma Rp40-Rp50 ribu per kilo. Masyarakat jadi bisa sering makan ikan," beber mantan Dirut Susi Air ini. 

Jika ikan sudah berlimpah, ke depannya Menteri Susi bakal memperbaiki rantai penjualan ikan. Para pengusaha ikan akan diwajibkan membeli ikan dari nelayan. Mereka dilarang menangkap ikan sendiri sehingga nelayan bisa turut mendapat keuntungan. 

Selain itu, ia menilai selama ini pihak asing sudah terlalu banyak mengeruk keuntungan dari Indonesia yang tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan nelayan. 

Sebelum ditertibkan, hasil tangkapan ikan 2,5 juta ton per tahun. Sekarang hasil tangkapan mencapai 9,9 juta ton per tahun. 



Sebelumnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman mewacanakan akan mengusulkan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk mewadahi investor asing masuk dalam bisnis penangkapan ikan, termasuk di Natuna. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur DNI, usaha perikanan tangkap terlarang bagi pemodal asing. 

Bila hal ini dapat terealisasi, kata Luhut, bukan berarti pemerintah membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada asing menangkap ikan di Natuna. "Kapal atau perusahaan asing yang boleh masuk (ke Natuna) harus bikin usaha patungan atau joint company dengan orang Indonesia," ujarnya.


(SAN)