Nelayan Minta Pemerintah Permudah Akses Bahan Bakar

Ahmad Mustaqim    •    Selasa, 01 Aug 2017 16:10 WIB
nelayanbbm
Nelayan Minta Pemerintah Permudah Akses Bahan Bakar
Ilustrasi Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Gunungkidul: Nelayan di pesisir selatan Yogyakarta meminta pemerintah merealisasikan stasiun pengisian bahan bakar khusus (SPBK) nelayan di pelabuhan. Hal ini untuk memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar kendati seandainya subsidi bakal dicabut. 

Ketua Paguyuban Nelayan Pelabuhan Pantai Sadeng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Sarpan, mengatakan, nelayan di Gunungkidul harus menempuh jarak puluhan kilometer agar bisa memperoleh solar. Mereka membeli solar di sebuah SPBU di Kecamatan Karangmojo. 

"Pemilihan tempat pembelian bahan bakar ini sesuai rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan (Gunungkidul)," ujar Sarpan saat dihubungi pada Selasa, 1 Agustus 2017. 

Sarpan menjelaskan, sekali melaut nelayan biasanya menghabiskan 650 liter solar. Jumlah solar itu bisa dipakai melaut dalam waktu tiga hingga tujuh hari. Hal itu menjadi berat lantaran cara memperolehnya harus ditempuh puluhan kilometer. 

Menurut dia, pernah ada SPBK pada 2013. "Tapi, SPBK itu sekarang sudah tak berfungsi," ujarnya. 

Pihaknya meminta agar pemerintah bisa segera membuat SPBK Nelayan. Ia menyebut, ada sebanyak 52 kapal di bawah ukuran 30 gross ton yang memakai solar bersubsidi dan ada enam kapal menggunakan solar non subsidi. 

Sarpan menilai, pemerintah bisa mencabut subsidi bahan bakar untuk nelayan dengan syarat solar bisa didapat secara terjangkau. "Kami sedang berupaya mengajukan agar di (wilayah Pantai Sadeng) dibangun SPBU untuk nelayan," ucapnya. 

Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan pernah menyatakan membantu nelayan agar bisa memperoleh bahan bakar dengan terjangkau. Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat peringatan hari ulang tahun ke 44 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Pantai Depok Bantul pada 21 Mei 2017. Selain itu, Menteri Susi juga sempat berujar bakal berkoordinasi dengan kementerian keuangan perihal sulitnya kredit usaha rakyat (KUR) bagi nelayan. 


(ALB)