Empat Persen Dana Desa Harus untuk Tuntaskan Wajib Belajar

Kuntoro Tayubi    •    Selasa, 08 Aug 2017 13:25 WIB
dana desa
Empat Persen Dana Desa Harus untuk Tuntaskan Wajib Belajar
Lokakarya penyusnan perbup tentang wajar dikdas di Brebes, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com/Kuntoro Tayubi)

Metrotvnews.com, Brebes: Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan dialokasikan minimal empat persen untuk membiayai program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (wajar dikdas). Mengingat puluhan ribu anak tidak sekolah di Brebes, Jawa Tengah. 

Hal itu tertuang dalam draf peraturan bupati (perbup) yang saat ini sedang digodok dalam lokakarya di aula kantor Bapelitbangda, Brebes, Selasa, 8 Agustus 2017.  

Kepala bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipatif masyarakat pada Dispermasdes Brebes, Corina, menjelaskan, alokasi dana tersebut akan diberlakukan pada tahun 2018. Saat ini, rancangan perbup tengah disosialisasikan melalui musyawarah desa (musdes) di 292 desa di Brebes. 

"Kita sosialisasikan dari Agustus hingga September 2017. Empat persen itu minimal, jadi bisa saja desa mengalokasikan lebih, tergantung kemampuan keuangan desanya," kata Corina. 

Sementara itu, Kasi Pendidikan Dasar pada Disdikpora Brebes, Rojat, mengaku, dalam draf perbup mewajibkan anak-anak melanjutkan sekolah. Setiap orang tua bertanggungjawab mengikutkan anaknya dalam program tuntas wajar dikdas. 

"Sumber dananya bisa dibantu dari APBN melalui Dana Desa, kemudian menggerakkan peran masyarakat sebagai orang tua asuh, dan sumber dana lainya," ungkapnya. 

Rojat menjelaskan, praktiknya akan ada tim percepatan tuntas wajar dikdas yang akan mendukung proses pengembalian anak ke sekolah. 

Angka anak tidak sekolah (ATS) di Brebes, diperkirakan mencapai puluhan ribu anak. Mereka tersebar di 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan. 

Jumlah tersebut cukup memprihatinkan, mengingat Kabupaten Brebes baru saja menyandang predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Madya. Penghargaan tersebut diterimakan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof Yohana Susana Yembise kepada Bupati Brebes Idza Priyanti. 

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes, Angkatno mengakui, data tersebut valid karena proses pendataan melalui program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat. 

"Saat ini, pemerintah daerah bersama kelompok masyarakat mendorong melalui gerakan kembali bersekolah (GKB), agar ATS bisa berkurang," katanya.


(SAN)