KPK Geledah Ruangan Kepala KSOP Tanjung Emas

Mustholih    •    Rabu, 06 Sep 2017 15:07 WIB
ott di kemenhub
KPK Geledah Ruangan Kepala KSOP Tanjung Emas
sejumlah petugas KPK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang. MTVN/Mustholih

Metrotvnews.com, Semarang: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang. Beberapa penyidik KPK 'mengacak-acak' sejumlah ruangan Kantor KSOP mencari bukti terkait dugaan suap proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah.

Pantauan Metrotvnews.com, ruangan Kepala KSOP Tanjung Emas, Gajah Rooseno, turut digeledah penyidik KPK. Hingga saat ini penggelahan masih berlangsung. Ruangan lain yang digeledah KPK adalah ruang kepegawaian, dokumen, dan server KSOP Tanjung Emas.

Seorang petugas keamanan KSOP Tanjung Emas, M Rasta, menyatakan penggeledahan yang dilakukan para penyidik KPK mulai dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.  "Tadi langsung masuk gitu. Ada tiga mobil. Mereka masih ada di dalam kantor mas," Rasta di pos keamanan, Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 6 September 2017.

Rasta menyatakan Kepala KSOP Tanjung Emas, Gajah Rooseno, saat penggeledahan berlangsung sedang berada di kantor. "Kepala ada di kantor," terang Rasta.

Dari pantauan, jumlah penyidik KPK yang melakukan penggeledahan berjumlah delapan orang. Mereka kompak menggunakan rompi berlogo KPK di punggung.

Namun, mereka menolak memberi pernyataan. Salah seorang penyidik menyatakan sebaiknya kegiatan penggeledahan ini ditanyakan langsung ke Kantor KPK di Jakarta. "Sebaiknya tanya ke Jubir KPK saja," ujarnya.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu, 23 Agustus 2017. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.

Adiputra selaku pihak yang diduga pemberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Antonius Tonny selaku pihak yang diduga penerima suap, dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



(ALB)