Pemda DIY Jamin Keselamatan Anggota HTI

Patricia Vicka    •    Rabu, 26 Jul 2017 15:57 WIB
pembubaran htiperppu pembubaran ormas
Pemda DIY Jamin Keselamatan Anggota HTI
Kepala Kesbangpol DIY(kiri) dan anggota Parampara Praja (kanan) saat dengar pendapat publik soal intoleransi dan radikalisme--MTVN/Vicka--

Metrotvnews.com Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau masyarakat tidak main hakim sendiri kepada anggota organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemda menjamin keselamatan para anggota seluruh ormas yang berada di DIY, termasuk HTI.

"Kami menjamin keamanan dan keselamatan warga negara. Siapa pun masyarakat atau organisasi masyarakat dilarang melakukan sweeping atau menindak ormas mana pun," tegas Kepala Badan Kesbangpol DIY, Agung Supriyono usai dengar pendapat publik Parampara Praja soal Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme di Swiss Belhotel, Yogyakarta, Rabu 26 Juli 2017.

Imbauan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya penyerangan ataupun bullying langsung kepada para anggota HTI. Sebelumnya sebuah daftar yang berisi nama-nama anggota HTI di kalangan akademis tersebar di masyarakat Yogyakarta.

Agung menegaskan jika ada masyarakat yang nekat melakukan sweeping, Pemda akan segera menindak tegas pelakunya bersama dengan aparat kepolisian. Namun Agung yakin masyarakat Yogyakarta yang masih memegang kultur dan budaya yang kuat tidak akan main hakim sendiri. 

"Masyarakat Yogyakarta cerdas dan berbudaya. Jadi saya yakin tidak akan melakukannya,"kata Agung.

Pihaknya pun akan berhati-hati dan melakukan langkah-langkah Humanis dalam menangani anggota HTI. Diantaranya melalui pendekatan personal dan dialog ke anggota HTI. Langkah penanganan juga tidak dipukul rata dan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Sejak pemerintah mengeluarkan Perpu ormas dan membubarkan HTI, Agung mengaku belum melakukan dialog atau komunikasi formal kepada anggota HTI. Tapi ia sudah melakukan komunikasi informal kepada para anggota dan pengurus HTI. 

"Kami lakukan pendekatan persuasif. Pelan-pelan didekati. Kami ajak mereka dialog lalu arahkan mereka kembali ke Pancasila. Lalu kami petakan dan kami jalankan strategi yang berbeda-beda untuk menangani mereka,"jelasnya.

Salah seorang anggota Parampara Praja(dewan pertimbangan keistimewaan DIY), Amin Abdullah, meminta pemerintah tidak gegabah dalam mengatasi ormas radikal dan yang bertentangan dengan Pancasila. 

Tindakan dan pencegahan dilakukan secara terukur dan berbasis data serta kajian. "Musti dikaji dulu,pelajari duduk perkaranya. Lalu bikin strategi yang terukur untuk penyelesaian. Jangan sampai salah tangkap dan tindak," ujarnya.


(ALB)