UN Swissindo Masuk Jateng, Kepala Daerah jadi Korban

Mustholih    •    Rabu, 16 Aug 2017 16:24 WIB
ojk
UN Swissindo Masuk Jateng, Kepala Daerah jadi Korban
OJK Jawa Tengah melakukan paparan bahaya aksi Swissindo. (Metrotvnews.com/Mustholih)

Metrotvnews.com, Semarang: UN Swissindo World Trust International Orbit, terdeteksi menjalankan operasinya di Pati dan Purwokerto, Jawa Tengah. Institusi itu diduga menjalankan penipuan dengan memalsukan Sertifikat Bank Indonesia sebagai jaminan pelunasan utang debitur.

Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Lukas Akbar, mensinyalir, Bupati Pati Hariyanto menjadi salah satu korbannya. Lukas belum bisa menyebut besaran kerugian yang diderita Hariyanto. "Sedang kami dalami," katanya di Kantor OJK Jateng, Semarang, Rabu, 16 Agustus 2017.

Modus aksi dugaan penipuan UN Swissindo, kata Lukas, dengan menerbitkan surat kuasa yang berisi iming-iming pelunasan kredit lewat Bank Mandiri.

Surat kuasa itu berbentuk dokumen yang dapat diunduh di situs UN Swissindo dan voucher yang dijual relawan Swissindo. Relawan Swissindo menjanjikan pencairan dana kredit sampai USD1.200. Tapi banyak yang kena tipu. "Rata-rata surat kuasa tersebut palsu," ungkap Lukas.

Catatan Otoritas Jasa Keuangan, wilayah yang paling banyak terkena dampak UN Swissindo adalah Jambi dengan kerugian Rp1,3 miliar (11 nasabah), Cirebon dengan kerugian Rp4,02 miliar (76 nasabah), dan Purwokerto sebanyak Rp2,8 miliar (25 nasabah).

Kepala OJK Jateng, Moch Ihsanuddin, menduga ada sejumlah lembaga keuangan di Jateng yang turut menjadi korban Swissindo. Rinciannya, tujuh bank umum, 41 BPR, satu lembaga pembiayaan, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

"Mereka punya nasabah yang terkena janji-janji pelunasan utang," ungkap Ihsanuddin.

Ihsanuddin berharap para debitur dan pelaku jasa keuangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran Swissindo. Swissindo dipastikan tidak mengantongi surat berharga dari OJK untuk bisa melakukan penjaminan pinjaman para debitur.

"Para korban sebaiknya menempuh upaya hukum agar dapat mencegah kerugian yang lebih besar," tegas Ihsanuddin.


(SAN)