Komisi I: Jangan Sampai Kebebasan jadi Menghina

Pythag Kurniati    •    Senin, 14 Nov 2016 17:34 WIB
undang-undang ite
Komisi I: Jangan Sampai Kebebasan jadi Menghina
Suasana sosialisasi hasil revisi UU ITE di sebuah rumah makan di Kota Solo, Jateng, Senin (14/11/2016). (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Solo: Komisi I DPR menggelar sosialisasi hasil revisi Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Kota Solo, Jawa Tengah. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menerangkan dasar digodoknya perubahan UU ITE.
 
“Kita berangkat dari ingin melindungi. Tidak ada seorang pun di depan hukum bisa dilecehkan dan dihina semaunya sendiri,” ungkap Abdul Kharis dalam sosialisasi di sebuah rumah makan di Solo, Senin (14/11/2016).
 
Poin-poin perubahan, lanjutnya, bukan bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi. “Namun jangan sampai kebebasan yang ada malah menjadi menghinakan seseorang,” kata dia. Ia berharap tidak ada lagi perundungan di dunia siber.
 
Beberapa muatan revisi UU ITE antara lain berubahnya delik umum menjadi delik aduan. Kemudian, ancaman pidana yang berubah dari enam tahun menjadi empat tahun. Denda pidana yang berubah dari Rp1 miliar menjadi Rp750 juta.

Baca: Babak Baru Revisi UU ITE
 
Poin selanjutnya adalah adanya hak warga negara untuk meminta pemberitaan negatif di masa lalu dihapuskan melalui ketentuan di UU ITE. “Disebut right to be forgotten atau hak untuk dilupakan,” kata dia.
 
Beberapa revisi minor setelah penggodokan yang memakan waktu sekitar 10 bulan itu akan berlaku satu bulan sejak disepakati pada 28 Oktober 2016. “Satu bulan kemudian tepatnya 28 November 2016 undang-undang ini efektif berlaku,” pungkasnya.




(SAN)