Lika-Liku Pelantikan Gubernur DIY

Patricia Vicka    •    Selasa, 10 Oct 2017 15:55 WIB
pelantikan gubernuryogyakarta
Lika-Liku Pelantikan Gubernur DIY
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X. Foto: ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Sri Sultan Hamengku BUwono X resmi dilantik sebagai Gubernur DIY di Istana Presiden sore ini. Karena keistimewaan Yogyakartam, dia dilantik menjadi Gubernur DIY periode 2017-2022 tanpa melalui Pilkada.

Pentapan ini sesuai dengan Undang-undang Keistimewaan (UUK) no 13 tahun 2012. UUK memperkuat legitimasi DIY sebagai daerah otonomi khusus dimana Raja yang berkuasa juga didaulat sebagai Gubernur DIY. 

Tapi, pelantikan tak serta merta dilakukan saat masa jabatan habis. Dia ditetapkan oleh DPRD DIY setelah melalui serangkaian proses. Ia ditetapkan kembali sebagai Gubernur DIY bersama Sri Paduka Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur, dalam rapat paripuna DPRD DIY pada 2 Agustus 2017.

Dalam UUK juga diatur masa jabatan Gubernur dan wakilnya akan diperpanjang setiap lima tahun sekali. Keduanya tetap harus mengikuti sejumlah tahapan seleksi penetapan.

Sebulan sebelum penetapan, DPRD DIY membentuk Panitia khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Kedua pemimpin daerah ini wajib mengumpulkan berkas persyaratan administrasi. Di antaranya akta lahir, akta pendidikan serta mengisi biodata pribadi.  Usai dinyatakan lulus proses administrasi, keduanya wajib memaparkan visi dan misi lima tahun periode jabatan.

Tak selalu mulus

Proses penetapannya cukup berliku. Tak semulus yang dibayangkan. Sejumlah kritik dan protes muncul di tengah proses penetapan. Kritik ini muncul dari adik-adik tirinya serta beberapa kerabat keraton. Dualisme nama dan gelar Sri Sultan menjadi akar protes.

Sejak mengeluarkan Sabda dan Dawuh Raja pada 2015, Sri Sultan mengganti namanya menjadi Hamengku “Bawana”. Nama ini dipakai sebagai nama resmi dalam kegiatan di Internal Keraton. Sementara nama “Buwana” masih dipakai dalam kegiatan pemerintahan Republik Indonesia.

Saudara serta beberapa kerabat keraton tidak terima dengan rencana penetapan HB X menjadi Gubernur. Sebab, mereka tak mengenal dualisme gelar. Di mata ,mereka Gubernur DIY adalah Raja Yogyakarta yang berkuasa yakni Hamengku “Buwana” bukan “Bawana”.

Namun konflik ini tak menjadi soal. DPRD DIY menetapkan Sri Sultan HB X dan Sri Paduka Pakualam X menjadi pemimpin DIY dalam sidang paripurna 2 Agustus 2017. Usai pelantikan Ketua DPRD DIY Yoeke Agung meminta Sri Sultan HB X segera mengakhiri konflik dualisme nama ini.

Polemik 'raja' wanita

Sayangnya, polemik masih belum berhenti. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan salah satu pasal dalam Undang-undang Keistimewaan. Pasal ini menyebutkan pengumpulan berkas yang mencantumkan nama istri, anak dan saudara kandung jadi salah satu syarat menjadi Gubernur. Kata-kata istri ini secara tersirat mewajibkan Gubernur dan Raja Yogyakarta harus laki-laki.

Akibat pembatalan ini, secara tersirat memperbolehkan siapapun baik wanita maupun pria menjadi Gubernur DIY. Ini menimbulkan persoalan kembali. Sebab beberapa pihak menganggap pembatalan ini memuluskan langkah Sri Sultan menjadikan putri sulungnya menjadi raja. Disatu sisi, Kerajaan Ngayogyakarta tidak mengenal raja perempuan.

Beberapa pihak meminta Mendagri menunda pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY hingga polemik suksesi keraton berakhir. Namun pemerintah Indonesia tak bergeming.

Mendagri Tjahjo Kumolo pernah mengatakan suksesi Raja Keraton adalah domain Keraton Yogyakarta. Juga tidak mempengaruhi jabatannya sebagai Gubernur.  Pelantikan Sri Sultan HB X sebagai raja juga sempat mengalami perubahan jadwal hingga tiga kali. Awalnya Mensesneg Pratikno mengatakan pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Yogyakarta (gedung Agung) pada 10 Oktober 2017.
 
Selang beberapa hari, Dirjen Otonomi Daerah , Sumarsono mengatakan pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada 16 Oktober. Terakhir jadwal pelantikan diralat, menjadi Selasa 10 Oktober 2017 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi.


(SUR)